TajukRakyat.com,Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengambil langkah cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara.
Satgas ini difokuskan pada pemulihan lingkungan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih.
Satgas Kuala akan menjalankan tugas utama berupa pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan material bencana.
Selain itu, aliran air dari kawasan kuala akan dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan para korban.
Satgas Kualu Terdiri Dua Komposisi
“Sudah kita bentuk Satgas Kuala yang terdiri dari dua komposisi,” ungkap Menhan seperti dikutip Sabtu (3/1/26).
Menhan menjelaskan, dua komposisi tersebut memiliki fungsi berbeda.
Tim pertama akan difokuskan pada pendalaman kuala dan alur sungai, sementara tim kedua bertugas mengelola dan memanfaatkan air yang tersedia di wilayah tersebut.
“Komposisi kapal ini akan kita naikkan water treatment system. Air yang ada di Kuala akan diambil, diolah, dan menjadi air jernih,” jelas Menhan.
Ia menambahkan, teknologi penjernihan air yang digunakan Satgas Kuala bukanlah hal baru.
Sistem ini sebelumnya telah diterapkan di berbagai daerah yang terdampak bencana.
Peralatan tersebut menggunakan fiber reinforced plastic sebagai tabung filtrasi utama dan dirancang agar praktis serta mudah dioperasikan di lapangan.
Air hasil penyaringan awal kemudian diproses lebih lanjut menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) yang mampu menyaring partikel sangat kecil, termasuk kandungan garam dan zat pencemar mikro.
Prabowo Tunjuk Menhan Atasi Pendangkalan Sungai
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengatasi pendangkalan sungai pascabencana di Sumatera.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat di Aceh Tamiang, pada Kamis 1 Januari 2026 kemarin.
“Kemhan TNI koordinasi dengan gubernur tentang pendangkalan sungai dan kuala-kuala,” kata Prabowo dilihat dari unggahan akun Youtube Setpres.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.(*)