Gibran Mundur Sebagai Wapres, Prabowo: Kurang Syarat Pendidikan

TajukRakyat.com,- Gibran Rakabuming Raka, resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa mundurnya putra Presiden RI ke 7 itu karena masalah syarat pendidikan.

Ia mengatakan, ada syarat pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. 

“Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Gibran menempuh pendidikan di luar negeri.

Sebagaimana diketahui, syarat pendidikan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada 2024 dipermasalahkan.

“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo yang berbicara di samping Gibran.

Prabowo mafhum telah ada putusan hukum mengenai pendidikan Gibran.

“Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyarataan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” kata Prabowo.

Sebagaimana diketahui, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikan Gibran di Pilpres 2024 dan soal surat keterangan (suket) Gibran.

5 Oktober 2026, MK mengetok putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tidak menerima gugatan dari Denny Indrayana dkk, namun dalam pertimbangan putusannya MK mengatakan tidak menemukan ijazah SMA Gibran.

30 Oktober 2026, MA mengetok putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, membatalkan surat keterangan atau suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Kursi wapres kosong

Kursi wapres RI kosong mulai hari ini, setelah Gibran mengajukan surat pengunduran diri ke MPR.

"Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran.(kompas.com)