Kasus Korupsi BBM Kendaraan Sampah, Jaksa Beri Tuntutan Berbeda kepada Tiga Terdakwa

TajukRakyat.com, Medan - Kasus dugaan korupsi anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan pengangkut sampah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi memasuki tahap pembacaan tuntutan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026), jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan pidana berbeda terhadap tiga terdakwa yang terlibat dalam perkara dengan nilai anggaran mencapai Rp863 juta tersebut.

Tiga terdakwa itu adalah Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mantan Kepala DLH Tebing Tinggi; Meifiansyah, mantan Bendahara Pengeluaran; serta Zul Hadin yang bertugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

JPU dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Theo Pasaribu, menuntut Hasbie dengan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan. Sementara Meifiansyah dituntut 7 tahun penjara dan Zul Hadin 6 tahun 6 bulan penjara.

Selain hukuman badan, masing-masing terdakwa juga dibebankan pidana denda sebesar Rp250 juta. "Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa. Jika tidak mencukupi, denda tersebut diganti dengan kurungan selama 90 hari," tandas JPU.

Tuntutan jaksa juga mencakup kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara. Besarannya disesuaikan dengan masing-masing terdakwa.

Hasbie dibebankan uang pengganti Rp563 juta dengan ketentuan subsider 4 tahun penjara. Meifiansyah dituntut membayar Rp200 juta subsider 3 tahun 6 bulan, sedangkan Zul Hadin sebesar Rp100 juta subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Perbuatan para terdakwa dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi," pungkas Theo.

Jaksa juga menyoroti sikap Hasbie dan Zul Hadin yang dinilai berbelit-belit serta tidak berterus terang selama persidangan. Sementara Meifiansyah disebut telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukan.

Adapun faktor yang meringankan, ketiganya belum pernah menjalani hukuman pidana dan bersikap sopan selama persidangan. Meifiansyah juga dinilai memberikan keterangan secara terus terang di hadapan majelis hakim.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa melalui tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi.

Agenda pembelaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026). Putusan perkara akan ditentukan setelah seluruh tahapan persidangan selesai.

[Reza D Syahputra]