LBH Medan Soroti Dugaan TPPO Pemuda Medan Jadi Tentara Bayaran Rusia, Sebut Pemerintah Gagal Melindungi Warga

LBH Medan Soroti Dugaan TPPO Pemuda Medan Jadi Tentara Bayaran Rusia, Sebut Pemerintah Gagal Melindungi Warga

Foto: LBH Medan. [Istimewa]

TajukRakyat, Medan – Dugaan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri kembali menjadi perhatian. Kali ini, seorang pemuda asal Kota Medan berinisial FSR diduga menjadi korban perekrutan ilegal hingga berakhir sebagai tentara bayaran Rusia yang dikirim ke medan perang melawan Ukraina.


Kasus tersebut mendapat kecaman keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Organisasi bantuan hukum ini menilai dugaan perekrutan warga Indonesia menggunakan iming-iming pekerjaan bergaji besar merupakan persoalan serius yang memperlihatkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap warganya.


Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, SH, MH, mengatakan praktik tersebut tidak sekadar persoalan penipuan pekerjaan, tetapi juga mengarah pada dugaan eksploitasi manusia lintas negara yang dapat mengancam keselamatan hingga nyawa korban.


"Maraknya TPPO yang terjadi, termasuk di Sumatera Utara dan Kota Medan, merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya," ujar Irvan dalam siaran pers, Selasa (17/11/2026).


Ia menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan para korban, memberikan perlindungan, mengupayakan pemulangan, serta mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat.


Berdasarkan keterangan keluarga, FSR yang tinggal di Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik di Rusia. Tawaran tersebut disampaikan melalui agen perjalanan dengan iming-iming gaji mencapai Rp80 juta setiap bulan.


Tergiur dengan penghasilan tersebut, FSR kemudian berangkat ke Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026.


Namun, kenyataan yang dihadapi setibanya di negara tersebut justru berbeda dari janji awal. Pekerjaan di bidang logistik yang ditawarkan disebut tidak pernah diberikan. FSR malah dilaporkan mengenakan seragam militer Rusia dan diarahkan menjadi tentara untuk bertempur melawan Ukraina.


Merasa anaknya diduga menjadi korban perdagangan orang, ibu FSR berinisial SL akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026.


Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse PPA/PPO Polda Sumut telah membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.


LBH Medan berpandangan, perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan janji pekerjaan tertentu, tetapi kemudian diarahkan menjadi tentara bayaran di wilayah konflik, patut diduga sebagai tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan dan eksploitasi.


Menurut Irvan, persetujuan seseorang untuk bekerja di luar negeri tidak bisa dijadikan alasan pembenar apabila sejak awal informasi pekerjaan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan.


Terlebih, mengarahkan korban ke medan perang dinilai sebagai tindakan eksploitasi serius karena mempertaruhkan hak hidup, kebebasan, dan keselamatan manusia.


Kekhawatiran LBH Medan semakin besar setelah kepolisian pada 11 November 2026 mengungkap dugaan jaringan perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran Rusia. Jaringan tersebut diduga melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, serta sejumlah warga Indonesia.


Aktivitas perekrutan itu disebut menjangkau sejumlah wilayah, di antaranya Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali.


Sedikitnya 23 WNI dilaporkan telah diberangkatkan. Dari jumlah tersebut, satu orang dikabarkan meninggal dunia, beberapa lainnya mengalami luka berat, sementara delapan WNI berhasil dicegah sebelum diberangkatkan.


LBH Medan menilai temuan tersebut menjadi indikasi bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus yang dialami satu orang, melainkan berpotensi melibatkan jaringan perdagangan manusia lintas daerah hingga lintas negara.


"Hal ini memperlihatkan dugaan perekrutan warga Medan bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan berpotensi berkaitan dengan jaringan lintas daerah dan lintas negara yang memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat untuk mengirimkan korban ke wilayah konflik," pungkas Irvan.



Reporter: Rio Bramastra | Editor: Rio Bramastra | Sumber: Tajukrakyat.com

Komentar (0)

Beranda Cari Gelap Atas