TajukRakyat.com,- Kasus dugaan korupsi PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyita perhatian luas masyarakat.
Terlebih setelah adanya insiden penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Diketahui, orang yang memata-matai Febrie Adriansyah adalah anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror.
Dugaannya, anggota Densus 88 itu diperintahkan atasannya, atas perintah jenderal bintang bintang 4 berinisial B.
Sejak kasus ini bergulir, nama jenderal B terus santer beredar,
Kabar teranyar, bahwa jenderal B ini ada hubungannya dengan Robert Bonosusatya.
Dilansir TajukRakyat.com dari Tribunnews.com, Robert Bonosusatya diduga kuat bos besar kasus dugaan korupsi di PT Timah.
Ia sempat disebut sebagai atasan langsung dari Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang kini sudah dijadikan tersangka.
Munculnya nama Robert Bonosusatya sempat disebut Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi;Indonesia;(MAKI), Boyamin Saiman.
Kala itu, Boyamin menyebut bahwa tersangka korupsi timah, Harvey Moeis merupakan perpanjangan tangan dari Robert Bonosusatya.
“HM itu adalah perpanjangan tangan perusahaan yang diduga terkait korupsi dalam kasus tambang timah. Dan, itu ada beberapa perusahaan, tidak hanya satu perusahaan,” kata Boyamin, Minggu (31/3/2024) dikutip TajukRakyat.com dari Tribunnews.com.
Boyamin juga menyebut bahwa Robert Bonosusatya adalah pihak yang mendirikan perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat korupsi tambang.
Robert Bonosusatya, katanya, juga diduga menjadi pemilik sekaligus penikmat manfaat atau beneficial ownership dari deretan perusahaan tambang ilegal tersebut.
“Karena rangkaian itu kalau dilacak, ya, sederhana. Kalau dilacak aliran uangnya, puncaknya akan sampai ke RBS itu. Di situlah Kejaksaan Agung harus mampu mengungkap itu,” tuturnya.
Setelahnya, Kejagung pun memeriksa Robert Bonosusatya sebagai saksi dalam kasus ini.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengungkapkan pemeriksaan terhadap Robert dalam rangka mendalami kaitan korupsi timah dengan PT Refined Bangka Tin (PT RBT).
“Yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT. Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai BU atau memang tidak ada kaitannya sama sekali,” kata Kuntadi dalam konferensi pers, di kantornya Senin (1/4/2024) lalu.
Diperiksa Kejagung 13 Jam
Pada Senin (1/4/2024) lalu, Robert Bonosusatya sudah diperiksa Kejaksaan Agung.
Pemeriksaan terhadap Robert Bonosusatya berlangsung dari pukul 09.00-22.00 WIB, atau sekira 13 jam.
Saat ditemui awak media, Robert Bonosusatya ogah menjelaskan terkait perannya di kasus yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga Crazy Rich PIK, Helena Lim.
Robert Bonosusatya hanya menjelaskan dirinya sudah memberikan informasi sesuai apa yang dibutuhkan penyidik.
“Ya sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban mentaati peraturan yang ada saya sudah diperiksa,” kata Robert sesaat setelah keluar dari kantor Kejagung, Senin malam.
Ia tak mau mengungkapkan apa kaitan dirinya dalam kasus ini sehingga bisa diperiksa menjadi saksi.
“Tanya ke penyidik ya, tolong ya,” ujar Robert Bonosusatya.
Tak lama kemudian, Robert Bonosusatya langsung masuk ke bagian depan mobil Toyota Innova Zenix berwarna putih dan meninggalkan gedung Kejagung.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi menjelaskan pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan Robert Bonosusatya dalam kasus mega korupsi ini.
“Yang bersangkutan kami periksa untuk memastikan keterkaitan yang bersangkutan dengan PT RBT.”
“Apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, apakah yang bersangkutan sebagai BU atau memang tidak ada kaitannya sama sekali,” kata Kuntadi.
Pemeriksan ini, kata Kuntadi, untuk menghindari adanya kesalahan dalam penyidikan, juga membuat terang peristiwa.
“Sepanjang tidak ada alat bukti yang cukup ya tentu saja kita tidak akan (menahan).”
“Kami selalu mencermati hasil penyidikan. Apakah pemanggilan ini kaitannya dengan saksi atau alat bukti yang lain, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan di forum,” ucap Kuntadi.
Punya Hubungan dengan Jenderal Bintang 4
Berdasarkan laporan sejumlah media massa, Robert Bonosusatya pernah menjabat di berbagai perusahaan seperti sebagai komisaris di perusahaan yang bergerak di bidang pengakomodasian jalan tol, PT Citra Marga Nusaphala Tbk.
Kemudian, dia juga pernah menjadi komisaris di PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk yang bergerak di bidang percetakan.
Jabatan mentereng lainnya juga diembannya ketika menjadi President Direktur (Presdir) PT Pratama Agro Sawit sejak 2008.
Dikutip dari Tribunnews, nama Robert Bonosusatya mencuat pertama kalinya pada Januari 2015.
Saat itu, Kepala BIN sekarang, Jenderal (Purn) Budi Gunawan tengah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test untuk menjadi calon Kapolri.
Adapun pada saat itu, dalam pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri, ada transaksi ganjil yang dilakukan Robert hingga Rp 57 miliar kepada Budi Gunawan.
Robert Bonosusatya bertindak sebagai penjamin pinjaman untuk disalurkan kepada perusahaan milik anak Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada tahun 2005.
Lantas, Robert Bonosusatya pun diperiksa oleh Bareskrim terkait penyaluran kredit ini.
Bahkan surat pemeriksaan dengan nomor B/1538/VI/2010/BARESKRIM tertanggal 18 Juni 2010 ke PPATK sampai beredar di lingkungan DPR.
Tak sampai di situ, nama Robert Bonosusatya juga mencuat ketika salah satu perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT Jasuindo Tiga Perkasa terlibat dalam proyek percetakaan BPKB, STNK, dan SIM di Korps Kolantas Polri.
Keterlibatan Robert Bonosusatya dan PT Jasuindo pun dikuatkan lewat adanya fasilitas bank penjamin yang tertuang dalam laporan keuangan PT Jasuindo per 31 Desember 2013.
Daftar Jenderal Bintang 4 yang Jadi Kapolri
1. Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo 30 Desember 1963 – 8 Mei 1965
2. Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo 9 Mei 1965 – 15 Mei 1968
3. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso 15 Mei 1968 – 2 Oktober 1971
4. Jenderal Polisi Mohamad Hasan 3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974
5. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo 26 Juni 1974 – 25 September 1978
6. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin 26 September 1978 – 3 Desember 1982
7. Jenderal Polisi Anton Soedjarwo 4 Desember 1982 – 6 Juni 1986
8. Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi 7 Juni 1986 – 19 Februari 1991
9. Jenderal Polisi Kunarto 20 Februari 1991 – 05 April 1993
10. Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro 6 April 1993 – 14 Maret 1996
11. Jenderal Polisi Dibyo Widodo 15 Maret 1996 – 28 Juni 1998
12. Jenderal Polisi Roesmanhadi 29 Juni 1998 – 3 Januari 2000
13. Jenderal Polisi Roesdihardjo 4 Januari 2000 – 22 September 2000
14. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro 23 September 2000 – 21 Juli 2001
15. Jenderal Polisi Da’i Bachtiar 29 November 2001 – 7 Juli 2005
16. Jenderal Polisi Sutanto 8 Juli 2005 – 30 September 2008
17. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 – 22 Oktober 2010
18. Jenderal Polisi Timur Pradopo 22 Oktober 2010 – 25 Oktober 2013
19. Jenderal Polisi Sutarman 25 Oktober 2013 – 16 Januari 2015
20. Jenderal Polisi Badrodin Haiti 17 April 2015 – 14 Juli 2016
21. Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 – 23 Oktober 2019
22. Jenderal Polisi Idham Aziz 1 November 2019 – 27 Januari 2021
23. Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 – Sekarang
Siapa Jenderal Purn Inisial B
Sebuah fakta baru kembali terungkap dalam kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis suami Sandra Dewi.
Seorang Jenderal Bintang 4 berinisial B ikut terlibat kasus timah Rp271 tahun.
Diketahui, sosok Jenderal B ini merupakan bekingan dari Harvey Moeis dan dicurigai telah mengorganisir proyek tambang timah ilegal tersebut.
“Ada oknum yang berkuasa, yang sampai punya bintang 4 di pundak, mantan pensiunan, inisial B, itu aja dulu,” ujar Iskandar.
“Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter, smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang bener-bener kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya, kan unik,” bebernya.
Iskandar juga menegaskan bahwa ucapannya benar bahwa terdapat oknum Jenderal Bintang 4 yang terlibat kasus korupsi timah Rp271 triliun.
“Iya (berseragam), karena dalam warna-warni kejahatan mereka tidak akan berhitung kalau tidak kepada aparat, habis itu biasanya mereka berhitung kepada kelompok-kelompok kuat atau solid terorganisir,” ujarnya.
Jenderal Budi Gunawan batal jadi Kapolri
Ada satu jenderal yang tidak sempat dilantik jadi Kapolri, yang memiliki empat bintang.
Dia adalah Jenderal Pol Purn Prof Budi Gunawan.
Kini Budi Gunawan adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak tahun 2016.
Dia sebenarnya sempat dicalonkan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi tahun 2015.
Namun Budi Gunawan urung dilantik hingga terjadi perseteruan antara KPK dengan Kepolisian.
Hal ini terjadi lantaran, saat pengumuman pencalonan Jenderal Budi Gunawan, KPK juga mengumumkan bahwa BG tersangka kasus gratifikasi.
Pihak kepolisian pun tak tinggal diam dengan menyatakan tersangka juga kepada pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Sempat menjadi polemik tajam, Jokowi akhirnya menarik pencalonan Jenderal Pol Budi Gunawan dan mengajukan calon baru Jenderal Pol Badrodin Haiti.
Barulah setelah Badrodin Haiti menjadi Kapolri, Jenderal Pol Budi Gunawan diajukan menjadi Wakapolri dan kemudian dipercayakan memimpin BIN hingga saat ini.
Di era kepemimpinan Budi Gunawan, BIN mengalami modernisasi dan transformasi yang signifikan.
BG membentuk divisi baru untuk mengatasi ancaman yang muncul, seperti Deputi Bidang Intelijen Siber dan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.
Dalam catatan redaksi, Budi Gunawan adalah sosok terlama yang menjabat Kepala BIN sejak Reformasi.
BG sudah di posisi itu sejak 9 September 2016.
Dia hampir delapan tahun menduduki kepala lembaga telik sandi tersebut.
Kenapa Jokowi tak kunjung menggantikan Budi Gunawan?
Secara hipotetikal, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan jejaring BG sudah begitu kuat di BIN.
Dan mungkin karena itu, Jokowi tidak langsung melakukan pergantian Kepala BIN. Jokowi memilih untuk mengganti jabatan-jabatan penting di bawah BG terlebih dahulu, seperti jabatan Wakil Kepala BIN.
Sebelum Pilpres, santer Budi Gunawan akan diganti.
Penggantian posisi BG disebut menjadi krusial karena badan intelijen memiliki potensi besar untuk menjadi alat cipta kondisi politik.
Pasalnya, dengan fungsinya untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pengawasan, badan intelijen dapat digunakan untuk mengawasi lawan politik, kandidat, dan pemilih.(**)
