Sejarah Singkat G30S PKI yang Terjadi di Indonesia

TajukRakyat.com,- Berdirinya negara Indonesia tak lepas dari sejatah masa lalu.

Satu diantara rangkaian sejarah yang terus diingat hingga saat ini adalah tragedi Gerakan 30 September (G-30-S) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada tahun 1965, enam orang perwira tinggi militer Indonesia serta beberapa orang lainnya diculik, lalu dibunuh.

Mereka kemudian dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, yang kemudian dikenal dengan lubang buaya.

Tragedi ini kemudian menyulut kerusuhan, hingga pembunuhan massal terhadap orang yang masih dicurigai sebagai anggota PKI.

Sejarah G-30-S PKI

G30S PKI adalah suatu pengkhianatan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia.

Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pada pergantian dari tanggal 30 September ke 1 Oktober.

Tragedi ini melibatkan Pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI.

Atau G30S PKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis.

Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh DN Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia.

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota dari Pasukan Pengawal Istana atau seringkali disebut Cakrabirawa, memimpin pasukan yang dianggap setia atau loyal kepada PKI.

Gerakan tersebut mengincar Perwira Tinggi TNI AD Indonesia. Mereka menangkap 6 orang dari anggota perwira tersebut. Namun, tiga orang di antaranya langsung dibunuh di rumahnya.

Sementara yang lainnya dibawa paksa menuju Lubang Buaya. Semua jenazah perwira TNI AD ditemukan selang beberapa hari kemudian.

Kronologi G-30-S PKI

Dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), peristiwa G30S PKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”.

PKI, sebagai partai Stalinis terbesar di luar China dan Uni Soviet, memiliki jumlah anggota yang sangat besar.

Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia.

PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di berbagai daerah.

Pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden dengan dukungan penuh dari PKI.

Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting.

PKI menyambut baik sistem “Demokrasi Terpimpin” dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi Konsepsi Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom).

Akan tetapi, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak.

Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi semakin merajalela.

Tak hanya itu, PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim Demokrasi Terpimpin.

Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer.

Mereka berupaya menjaga “kepentingan bersama” antara polisi dan rakyat.

Pemimpin PKI, DN Aidit, mengilhami slogan “Untuk Ketenteraman Umum Bantu Polisi”.

Pada bulan Agustus 1964, Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung “massa tentara”.

Sampai di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar.

Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah.

Untuk mencegah konfrontasi revolusioner semakin berkembang, PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerja sama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.

Sedang pada awal 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat.

PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi.

Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet.

Menteri-menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi demokratis rakyat.

Tujuan G-30-S PKI

Gerakan 30 September PKI memiliki tujuan yang menjadi perdebatan dan interpretasi berbeda.

Namun, beberapa tujuan umum yang dihubungkan dengan gerakan ini ialah:

1. Pengambilalihan kekuasaan

Adapun tujuan utama gerakan ini ialah untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia.

Anggota gerakan ini, yang diduga terhubung dengan PKI, berupaya melalui tindakan kudeta untuk mengubah tata kelola politik negara sesuai dengan pandangan ideologi mereka.

2. Mendukung agenda komunis

PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialis dan komunis.

Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI, yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme.

3. Menghapus pengaruh militer

Tak hanya itu, serakan ini juga mungkin bertujuan untuk melemahkan pengaruh militer dalam politik Indonesia.

Keterlibatan perwira tinggi militer dalam gerakan ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menggantikan struktur kekuasaan yang ada dengan kekuatan yang lebih sesuai dengan ideologi komunis.

4. Menghapus faksi–faksi tertentu

Ada juga pandangan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan faksi-faksi tertentu dalam militer atau politik yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan gerakan atau PKI.

Pembunuhan perwira tinggi militer mungkin juga diartikan sebagai langkah untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan politik yang direncanakan.