Sepekan, Polrestabes Medan Bongkar 8 Kasus TPPO, 8 Tersangka Diamankan
Foto: Polrestabes Medan menggelar konferensi pers. [Istimewa]
TajukRakyat, MEDAN – Dalam waktu sepekan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap delapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dari pengungkapan yang berlangsung pada 13 hingga 19 November 2026 itu, polisi mengamankan delapan tersangka, salah satunya masih berusia 16 tahun.
Para tersangka diduga menjalankan praktik prostitusi online dengan memanfaatkan aplikasi kencan MiChat untuk menawarkan korban kepada pelanggan. Tarif yang dipasang bervariasi, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp2 juta.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, MH, melalui Wakasat Reskrim Kompol Budiman Simanjuntak, didampingi Kasi Humas AKP Nover Gultom dan Kanit PPA Iptu Dearma Agustina, Jumat (20/11/2026).
Delapan tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AMS (40), LK (23), F (24), FNF (27), MNS (21), FA (16), KC (18), dan I (50).
Kompol Budiman menjelaskan, para pelaku diduga menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan memasang tarif kepada pelanggan berkisar Rp800 ribu hingga Rp2 juta.
Sementara itu, Kanit PPA Iptu Dearma Agustina mengungkapkan, para korban sebelumnya direkrut dan diajak bergabung ke aplikasi kencan online dengan iming-iming mendapatkan uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan korban tertarik mengikuti tawaran tersebut.
Dalam praktiknya, korban memperoleh bayaran sekitar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu dari setiap transaksi, sedangkan para muncikari diduga mendapatkan bagian sebesar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah pasal, di antaranya Pasal 76 I juncto Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 420 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun serta Pasal 455 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dalam KUHP, yang memiliki ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius, terutama karena adanya tersangka yang masih berusia remaja serta praktik perekrutan korban yang diduga memanfaatkan tekanan ekonomi untuk menjerumuskan mereka ke dalam prostitusi online.
Komentar (0)