Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pesawat Mirage 2000

Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya saat menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Wisma Atlet Jakabaring, Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (27/11/2022). Rakernas dan Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tersebut diikuti pengurus perangkat desa yang berasal dari seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

TajukRakyat.com,- Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto yang kini mencalonkan diri sebagai Presiden RI tengah dilanda isu tak sedap.

Prabowo Subianto dirumorkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian Pesawat Mirage 2000-5P.

Dilansir dari Tempo.co, dugaan korupsi pembelian Pesawat Mirage 2000-5 ini pertama kali dirilis oleh media asing Meta Nex.

Dalam laporannya, Meta Nex meluncurkan sebuah artikel berjudul “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation”.

Baca Juga:   Hotman Paris Hutapea Murka Ketika Saksi AMIN Sebut Jokowi Korupsi

Artikel tersebut tayang pada Jumat, 9 Februari 2024.

Setelah kabar dugaan korupsi Prabowo Subianto tersebut merebak, Koalisi Masyarakat Sipil pun angkat bicara.

Mereka mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, KPK harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5.

Baca Juga:   Tropical Deli Sound Luncurkan "Persembahan"

Terlebih, dalam laporan Meta Nex tersebut dijelaskan, bahwa terjadi kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet.

The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.

“KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik,” kata Koalisi.

Baca Juga:   Bandar Sabu Desa Raja Tengah Akhirnya Diringkus Setelah Tiga Bulan DPO

Koalisi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back 7 persen atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar.

Skema ini diduga untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024.

Prabowo saat ini menjadi calon presiden Koalisi Indonesia Maju bersama Gibran Rakabuming Raka – Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut informasi tersebut hoaks.

Baca Juga:   Ini Pesan AKBP Yudhi Hery Setiawan saat Pimpin Apel di Mapolrestabes Medan

“Itu berita fitnah. Faktanya tidak ada pembelian sama sekali sampai saat ini dan tidak ada di waktu yang akan datang,” ujar Dahnil saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, 9 Februari 2024.

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan menyatakan menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.

Baca Juga:   Jualan Sabu di Kebun Sawit, Pengedar Narkoba Diringkus Tanpa Perlawanan

Menurut dia, penundaan itu diputuskan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

“Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian,” ujar Dahnil dalam sebuah acara di stasiun TV swasta dikutip Reuters pada Kamis, 4 Januari 2024.

Namun, kata Dahnil, sebagai gantinya pihaknya akan melakukan retrofit—penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama—untuk pesawat Sukhoi dan F16 yang ada sebagai gantinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *