TajukRakyat.com,- Penyusunan draf Randangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang tengah dibahas DPR RI menuai polemik.
Sejumlah kalangan menilai, ada beberapa pasal yang dianggap bisa memberangus kemerdekaan pers.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi seharusnya tidak dilarang dalam draf RUU Penyiaran terbaru atau versi Maret 2024.
Dasco mengakui, DPR dan pemerintah yang tengah menyusun RUU penyiaran berupaya mengatur agar jurnalistik investigasi bisa berjalan dengan baik.
Ia menyebut, hasil investigasi ada media tidak selalu sesuai kenyataan, sehingga harus diatur.
“Ya seharusnya enggak dilarang. Tapi impact-nya gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai, kan itu kadang-kadang enggak semua kan,” ujar Dasco, dikutip TajukRakyat.com dari Kompas, Selasa (14/5/2024).
“Ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar, tapi ada juga yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar, nah itu. Jadi kita akan bikin aturannya, supaya sama-sama jalan dengan baik,” sambungnya.
Menurut Dasco, Komisi I DPR meminta waktu untuk berkonsultasi terkait RUU Penyiaran ini.
Dia memastikan akan mencari jalan terbaik untuk hal-hal yang diatur dalam RUU Penyiaran setelah menerima masukan dari berbagai media.
“Kan ya namanya juga hal yang dijamin undang-undang ya mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik, haknya tetap jalan, tetapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir,” imbuh Dasco.
Sebelumnya, penayangan eksklusif jurnalistik investigasi menjadi isi siaran dan konten yang dilarang dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru atau versi Maret 2024.
Selain jurnalistik investigasi, 10 isi siaran dan konten juga dilarang karena tidak sesuai dengan kaidah Standar Isi Siaran (SIS).
Aturan itu termaktub dalam Pasal 50B ayat (2).
Di antaranya, media dilarang menayangkan isi dan konten siaran yang mengandung unsur mistik, pengobatan supranatural, serta rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui lembaga penyiaran atau platform digital.
Kemudian, dilarang juga menyampaikan konten siaran yang subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan/atau pengelola lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran.
Dalam draf tersebut juga diatur mengenai sanksi apabila melanggar aturan pada ayat (2) tersebut, mulai dari teguran tertulis, pemindahan jam tayang, pengurangan durasi isi siaran dan konten bermasalah, penghentian sementara siaran, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP).
Sanksi administratif tersebut termaktub dalam Pasal 50B ayat (3).
Namun, sebelum penjatuhan saksi administratif, lembaga penyiaran diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan berhak untuk menjawab.
Tak hanya itu, pada Pasal 50B ayat (4) disebutkan bahwa pengisi siaran juga bisa dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau pelarangan tampil.
Kemudian, dalam draf RUU disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat membentuk panel ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran SIS dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).
Dalam draf RUU Penyiaran juga dikatakan bahwa penyusunan, penetapan sampai sosialisasi P3 dilakukan KPI setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.
Aturan ini tecantum dalam Pasal 48 ayat (2).
Demikian juga, SIS disusun dan ditetapkan oleh KPI setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 50A ayat (3).(**)
