TajukRakyat.com – Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA atau SMK tahun 2024.
PPDB jenjang SMA atau SMK tahap I, dibuka mulai besok, Rabu 15 Mei hingga 20 Mei 2024. Jalur pendaftaran PPDB meliputi 5 jalur yaitu, jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur perpindahan orang tua & anak guru, jalur prestasi dan jalur prestasi nilai rapor (khusus SMK).
Sementara, sistem layanan PPDB 2024/2025 dilaksanakan dengan jaringan (daring) secara penuh, kecuali beberapa Satuan Pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil.
Adapun tujuan PPDB ini antara lain untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperolehl ayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.
Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik- baiknya.
Dan juga menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik (Pengetahuan dan Teknologi), dan lomba Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan). Serta, memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.
Persyaratan PPDB SMA-SMK
Dilihat dari portal resmi PPDB 2024, adapun persyaratan PPDB SMA atau SMK yakni:
1. Calon peserta didik baru SMK atau SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan Iahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
2. Calon peserta didik baru SMK atau SMA telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk Iain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen Iain yang sah menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus.
3. Calon peserta didik baru SMK atau SMA wajib terdaftar dalam kartu keluarga (KK) orang tua kandung yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2024.
4. Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
1) bencana alam; dan/atau
2) bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial penggunaan KK yang utama dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu.
6. Untuk KK baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karenapenambahan anggota keluarga selain calon peserta didik, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah), dan KK hilang atau rusak.
a. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
b. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
c. Dalam hal terdapat perbedaan nama orangtua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud di atas maka KK terahir dapat digunakan jika orangtua/Wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terahir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
d. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, dinas pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
7. Untuk calon peserta didik yang mengikuti wali, nama orangtua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orangtua atau wali yang tercantum pada raport/ijazah jenjang sebelumnya masuk SMP atau sederajat, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya.
8. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/Boarding School (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
9. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu, sekolah dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
10. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
c. Sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman; dan
d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung dalam 1 (satu) rombongan belajar.
11. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
a. Sekolah dengan siswa berasrama, yaitu: SMA Negeri 1 Plus Matauli Kabupaten Tapanuli Tengah, SMAN 2 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, SMAN 2 Plus Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, SMAN 1 Raya Kabupaten Simalungun, SMAN 2 Balige Kabupaten Toba, SMAN 2 Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
b. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung;
c. Sekolah kelas industri yaitu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam dengan kompetensi keahlian alat berat;
d. Sekolah yang dapat diusulkan cabang dinas pendidikan untuk menerima calon peserta didik melalui zonasi khusus dengan kriteria sebagai berikut:
– Tidak ada SMA/SMK negeri/swasta pada kecamatan tempat domisili calon peserta didik
– Hanya memiliki SMKN/Swasta pada kecamatan tempat domisili calon peserta didik
– Jarak desa domisili calon peserta didik tidak terjangkau zonasi (bagi calon peserta
didik yang tidak mampu secara ekonomi.
e. Pengajuan sekolah yang mengikuti zonasi khusus secara berjenjang di awali usulan masyarakat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat kepada Kepala Sekolah kemudian ke Cabang Dinas dan disampaikan serta di tetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
f. Dalam pengusulan zonasi yang diusulkan cabang dinas, wajib mencantumkan nama sekolah dan nama siswa serta alamat calon peserta didik
g. Pengajuan kuota zonasi khusus maksimal 20% dari kuota jalur zonasi reguler dalam satu sekolah.
h. Proses seleksi peserta didik baru di zonasi khusus dilakukan oleh sekolah tujuan zonasi khusus bersama pengawas sekolah dan ditetapkan oleh cabang dinas pendidikan masing-masing.
i. Dalam hal jumlah pendaftar zonasi khusus melebihi kuota yang ditetapkan maka seleksi dilaksanakan berdasarkan nilai rata-rata raport SMP/sederajat (semester 1 sampai 5).
12. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas ringan telah menyelesaikan SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia
13. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa.
14. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMA yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada angka 1 dan angka 2 harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMA.
15. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
16. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
17. Calon peserta didik baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik serta pergaulan bebas.
18. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru SMK dapat ditambahkan pihak satuan pendidikan dengan persyaratan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
19. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan PPDB, dilakukan di sekolah masing-masing dan tidak boleh menambah daya tampung.
Alur Pendaftaran PPDB Online
1. Calon peserta didik mengunduh aplikasi melalui tombol download Aplikasi PPDB pada website https://pddb.disdik. sumutprov.go.id
2. Calon peserta didik melakukan daftar akun dan login untuk melanjutkan pengisian Registrasi PPDB pada aplikasi
3. Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran PPDB melalui aplikasi
4. Sekolah kemudian melakukan verifikasi data calon peserta didik
5.Cabang dinas melakukan verifikasi data calon peserta didik. Apabila disetujui, maka registrasi peserta didik akan dimuat di Portal PPDB dan calon peserta didik dapat melakukan sanggahan.
6. Calon peserta didik melihat hasil pengumuman aplikasi / website PPDB dan menunggu pengumuman daftar ulang ke sekolah.
