TajukRakyat.com,- Fraksi PDIP meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak menambah lagi utang negara ketika memimpin kelak.
Hal itu disampaikan juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat paripurna beberapa saat lalu.
Dikutip TajukRakyat.com dari CNBC INdonesia, mulanya Edy menyoroti soal rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang nantinya bakal dilaksanakan pemerintahan Prabowo Gibran.
Edy mengatakan, PDIP meminta defisit dalam APBN 2025 dipatok 0%.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam rapat.
Menurut Edy, fraksinya menilai pada APBN transisi tidak semestinya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
Dengan begitu, artinya fraksi PDIP meminta pemerintahan Prabowo tidak boleh menambah utang baru.
Dalam Buku APBN Kita, dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (29/6/2024), utang pemerintah per akhir April 2024 mencapai Rp 8.338,4 triliun. Realisasi ini 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah batas aman dari ketentuan.
Utang mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), meliputi domestik sebesar 70,75% dan valas 17,20%. Sisanya adalah pinjaman 12,06%.
Sebagai informasi, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang merupakan rancangan awal dari APBN 2025 mulai dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
APBN ini menjadi perhatian publik, karena akan digunakan oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran di masa kepemimpinan berikutnya.(**)
