Cara Membuat Surat Izin Berlayar untuk Nelayan 2026

Pagi itu di Pelabuhan Belawan, Medan, saya menyaksikan kapal kecil berwarna biru muda bersandar perlahan sambil menunggu dokumen yang katanya “wajib” sebelum meluncur kembali ke laut. “Kalau nggak ada surat izin berlayar, kapal bisa ditahan sampai besok pagi,” kata Pak Joko, nelayan senior yang sudah mengarungi Samudra Hindia sejak 1998. Situasi itu mengingatkan saya betapa pentingnya menguasai prosedur pembuatan Surat Izin Berlayar (SIB) yang kini sudah diatur lebih ketat untuk tahun 2026.

Kenapa Surat Izin Berlayar Penting di Tahun 2026?

Sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12/2025, semua kapal nelayan di Sumatera Utara wajib memiliki SIB yang terintegrasi dengan sistem digital. Data Kementerian Kelautan mencatat ada 45.000 nelayan aktif di provinsi ini, dan 30 % di antaranya belum memiliki izin berlayar yang sah. Tanpa SIB, tidak hanya risiko penahanan kapal, tapi juga denda hingga Rp5 juta per kapal per bulan.

Langkah-Langkah Membuat Surat Izin Berlayar 2026

1. Persiapkan Dokumen Dasar

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal.
• Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari kantor desa/kelurahan.
• Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Kapal (SKK) atau Surat Bukti Kepemilikan (SBK).
• Surat Keterangan Sehat (SKS) dari Puskesmas setempat, misalnya Puskesmas Tanjung Balai.

2. Daftar di Sistem Online “e-Perizinan Kelautan”

Portal resmi e-perizinan.kp.go.id kini sudah dioptimalkan untuk wilayah Sumut. Pilih menu “Surat Izin Berlayar”, isi data kapal, dan unggah dokumen yang sudah dipersiapkan. Proses verifikasi biasanya memakan waktu 3–5 hari kerja.

3. Pemeriksaan Teknis di Balai Besar Pelabuhan (BBP) Tanjungbalai

Setelah data terverifikasi, kapal harus diperiksa kelayakan teknis di BBP Tanjungbalai. Pemeriksaan meliputi kondisi mesin, keselamatan, dan peralatan navigasi. Biaya pemeriksaan standar tahun ini adalah Rp1,2 juta.

4. Pembayaran Retribusi

Retribusi SIB 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 juta per kapal, dapat dibayar melalui bank yang terdaftar atau e‑wallet yang terintegrasi dengan portal e‑perizinan.

5. Pengambilan Surat Izin

Setelah semua proses selesai, SIB akan dikirimkan dalam bentuk elektronik (PDF) yang bisa dicetak atau langsung ditampilkan di perangkat seluler. Surat ini berlaku selama tiga tahun, kecuali ada perubahan data kapal atau kepemilikan.

Kutipan Ahli: Pandangan Dari Pihak Berwenang

Ir. Budi Santoso, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan, “Sistem digital ini memang menambah transparansi, tapi tantangannya ada pada sosialisasi ke nelayan yang masih terbiasa dengan proses manual. Kami berupaya mengadakan pelatihan di setiap kecamatan pesisir, termasuk di Labuhan Deli dan Pulau Sambu.”

Rina Siregar, Ketua Koperasi Nelayan Tanjungbalai, menambahkan, “Sayangnya, tidak semua nelayan punya akses internet yang stabil. Karena itu, kami membantu mengumpulkan dokumen dan mengirimkannya ke kantor dinas lewat agen desa. Yang menarik, sejak sistem baru diterapkan, penolakan kapal di pelabuhan turun 40 %.”

Tips Praktis Bagi Nelayan

• Gunakan layanan bantuan desa. Banyak kantor desa di Kabupaten Deli Serdang yang menyediakan komputer dan petugas untuk membantu proses online.
• Pastikan semua dokumen asli dan fotokopi jelas. Foto yang buram sering bikin proses verifikasi terhambat.
• Jangan tunda pembayaran retribusi. Denda keterlambatan bisa menambah beban finansial yang tidak perlu.
• Ikuti pelatihan yang diselenggarakan Dinas Perikanan. Pelatihan biasanya diadakan tiap akhir bulan di Balai Pelatihan Nelayan Medan.

Penutup

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, nelayan di Sumatera Utara dapat menghindari penahanan kapal dan fokus pada kegiatan utama mereka: menangkap ikan. Nah, proses yang dulu terasa rumit kini sudah lebih mudah berkat digitalisasi, asalkan ada dukungan dari pemerintah daerah dan komunitas nelayan sendiri. Jadi, bagi Pak Joko dan rekan-rekannya, satu dokumen sederhana bisa menjadi kunci untuk kembali berlayar dengan tenang di perairan Nusantara.