Nama Zakiyuddin Harahap Muncul di Kasus Kredit Bank Sumut Rp3 Miliar, Ini yang Diungkap Jaksa!

TajukRakyat.com, Medan - Nama mantan Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau, Zakiyuddin Harahap, ikut mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp3 miliar yang melibatkan CV Hasian Abadi Group.

Perkara pemberian kredit pada 2012 itu disebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,29 miliar. Nama Zakiyuddin muncul dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ucok Yoantha saat sidang perdana terdakwa Farah Hasmina Harahap di ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/11/2026).

Dalam persidangan, jaksa mengungkap bahwa Zakiyuddin menandatangani dokumen persetujuan pembukaan kredit bersama Farah selaku direktur perusahaan dan Eko Handoko Hasian. Persetujuan fasilitas pinjaman sebesar Rp3 miliar tersebut dilakukan pada 20 April 2012.

"Persoalan bermula ketika Farah bersama Eko mengajukan fasilitas KRK pada 2 April 2012. Pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan itu diajukan untuk tambahan modal usaha di bidang properti," ujar JPU Ucok Yoantha.

Namun, pengajuan tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan mendasar. Sebab, CV Hasian Abadi Group ternyata baru didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tertanggal 14 April 2012, atau 12 hari setelah permohonan kredit diajukan.

Tak hanya itu, sejumlah dokumen perizinan perusahaan, termasuk SIUP, TDP, dan izin gangguan (HO), masih dalam proses pengurusan berdasarkan surat keterangan notaris tertanggal 18 April 2012.

"Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan pedoman perkreditan Bank Sumut. Dalam ketentuan itu, perusahaan pemohon fasilitas KRK harus memiliki legalitas usaha lengkap dan sudah menjalankan kegiatan komersial minimal dua tahun," lanjut Ucok.

Keanehan lainnya terungkap dalam penggunaan proyek properti sebagai dasar pengajuan kredit. Farah menyebut perusahaan memiliki usaha di Kompleks Tasbih Blok YY Nomor 186, sementara proyek perumahan yang dijadikan dasar analisis berada di Jalan Sepakat, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Akan tetapi, menurut dakwaan jaksa, proyek perumahan tersebut bukan milik CV Hasian Abadi Group. Bahkan, perusahaan disebut belum mempunyai kegiatan usaha maupun proyek ketika permohonan pinjaman diajukan.

Meski sejumlah persyaratan dipersoalkan, proses pengajuan kredit tetap berlanjut hingga akhirnya disetujui.

Dalam proses tersebut, Lutfi Putra Lesmana yang saat itu menjabat Pelaksana Madya Bank Sumut KCP Krakatau disebut bertugas melakukan analisis kredit dan penilaian agunan.

Jaksa mengungkapkan, Lutfi bersama petugas lainnya melakukan penaksiran jaminan dan pemeriksaan lokasi proyek. Hasil penilaian yang dituangkan pada 15 April 2012 menyebut nilai umum agunan mencapai Rp6 miliar, sedangkan nilai bank ditaksir Rp4,5 miliar.

"Sehari kemudian, Lutfi menyusun memorandum pengusulan kredit. Dokumen itu menggambarkan perusahaan memiliki perizinan, pengalaman, infrastruktur, serta kemampuan sangat baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran," pungkas Ucok.

Padahal, berdasarkan dokumen yang diungkap jaksa, perusahaan baru terbentuk dan sejumlah perizinannya masih dalam pengurusan.

Lutfi juga didakwa tidak menjalankan sejumlah prosedur penting, termasuk memeriksa keabsahan dokumen, memastikan legalitas perusahaan, dan melakukan analisis kelayakan kredit sesuai aturan internal bank.

Persoalan tidak berhenti pada proses persetujuan. Jaksa turut menyoroti penggunaan dana kredit yang semestinya disesuaikan dengan perkembangan pembangunan perumahan.

Namun, dalam dakwaan disebutkan tidak ditemukan laporan perkembangan pekerjaan pembangunan di lokasi agunan. Pemantauan terhadap proyek selama pencairan kredit juga disebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, jaksa menyebut pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.290.469.309,15. Angka itu berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Farah dan Lutfi didakwa dalam perkara tersebut atas dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

"Farah didakwa menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga menyertakan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor," jelas Ucok.

Setelah pembacaan dakwaan selesai, Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Farah untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan pada persidangan pekan depan.

[Reza D Syahputra]