TajukRakyat.com, Medan – Ribuan warga dari berbagai elemen di Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi besar-besaran di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin (10/6/2024) siang.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa merasa dianak-tirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, karena masyarakat adat, petani dan penggarap menjadi bulan-bulanan oleh para pemodal yang mengincar tanah masyarakat.
Mereka pun menyampaikan 9 tuntutan kepada Pemprov Sumut saat menggelar aksi unjuk rasa.
Adapun pun 9 tuntutan massa aksi dari kelompok adat dan petani di Sumut, yakni:
1. Mendesak pemerintah Sumut agar konsisten melaksanakan keputusan pemerintah No 592.17321- 70/2/83 P prihal penyelesaian redistribusi tanah obyek landreform yang telah dikeluarkan dari areal hak guna usaha PTP-IX seluas 7.475 hektare di Deli Serdang dan 2,609 hektare di kabupaten Langkat untuk para petani.
2. Mendesak kementrian BUMN bapak Erick Thohir agar memeriksa seluruh aset-aset negara yang dikelola oleh PTPN 2, yang disinyalir banyak yang di salah gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan para pihak pengembang
3. Kami masyarakat adat dan petani menghimbau kepada pemilik-pemilik modal agar hengkang dari tanah kami ini.
4. Kami masyarakat adat dan petani meminta agar TNI dan Polri mengutamakan melindungi masyarakat bumi putra.
5. Kami mendesak presiden Republik Indonesia Ir Jokowi Widodo segera membuat Keppres untuk melindungi tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani yang sudah puluhan tahun di huni dan di Kelola
6. Kami mendesak KPK agar mengusut PTPN 2 dan PT NDP (Nusa Dua Propertindo) atas pengalihan lahan-lahan kepada pihak pengembang.
7. Kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Jokowi Widodo untuk segera memberikan sertifikat pada petani-petani yang sudah puluhan tahun mengelola tanah yang saat ini kam tempati
8. Kami mendesak Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Jokowi Widodo sege membubarkan PTPN 2 dan PTPN 1 yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat dan petani kabupaten Langkat dan Deli Serdang
9. Stop pembangunan-pembangunan rumah mewah yang hanya mengorbankan tanah-tanah milik masyarakat adat dan petani.
“Kepada pak Presiden Jokowi keluarkan sertifikat atas tanah yang kami kuasai, itu janji kalian. saya dulu pendukung Jokowi, 2024 kami dukung Prabowo-Gibran,” kata Ustadz M Darul yang ikut aksi unjuk rasa.
Ia mengatakan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk datang ke Medan, Sumut melihat masyarakat digusuri.
“Gibran, Pak Prabowo, Pak Jokowi datang ke Medan, lihat kami, habis digusur,” tukasnya.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi kemudian bergerak ke kantor Badan Pertanahan Nasional di Sumut untuk menggelar aksi unjuk rasa.(*)
