TajukRakyat.com,Balikpapan – Aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia, WALHI dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi bertepatan dengan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024).
Green Peace Indonesia dan masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar aksi unjuk rasa di Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan-IKN.
Aksi digelar bersamaan dengan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Sabtu (17/8/24) sekitar pukul 11.00 WITA.
Dalam aksinya, Green Peace Indonesia dan masyarakat yang terdampak pembangunan membentangkan kain merah berukuran 50×15 meter dengan tulisan ‘Indonesia is Not For Sale, Merdeka!’
Sejumlah spandul xan bener lainnya terkembang dari atas perahu-perahu kayu yang melakukan parade kemerdekaan di perairan di bawah jembatan.
Beberapa di antaranya bertuliskan ‘Selamatkan Teluk Balikpapan’, ‘Tanah untuk Rakyat’, ‘Digusur PSN, Belum Merdeka 100%’, ‘Belum Merdeka Bersuara’, ’79 Tahun Merdeka, 190 Tahun Dijajah’, dan lainnya.
Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia menyampaikan IKN yang dibanggakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan konflik agraria.
“IKN yang dia banggakan nyatanya merupakan proyek serampangan dan ugal-ugalan yang merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, tapi memberikan karpet merah untuk oligarki,” katanya.
Arie mengatakan ibarat mengobral negara ini, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor di Nusantara.
Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN juga akan berimbas memperparah krisis iklim.
Sebelum pembangunan IKN di Kalimantan Timur pun, Pulau Kalimantan telah dieksploitasi.
Arie menuding kolusi pemerintah dengan oligarki sawit dan bubur kertas menjadi pendorong utama deforestasi seluas 15 juta hektare serta perampasan tanah masyarakat adat dan lokal.
Data Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN hilang selama lima tahun terakhir.
Total tutupan hutan alam yang tersisa di wilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk kawasan hutan mangrove seluas 12.819 hektar.
“Tekad Jokowi membangun Nusantara sebagai ‘forest city’ hanya sesumbar sebab tidak dibarengi dengan upaya melindungi hutan alam tersisa dan memulihkan yang rusak,” ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Fathur Roziqin Fen menyampaikan kalau IKN adalah wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan 79 tahun. Kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan kita dijebak pada kemegahan infrastruktur semata.
“Fakta lapangannya, seperti konflik agraria, dampak ekologis hingga kriminalisasinya dikaburkan,” ungkapnya.
Fathur mengatakan proyek pembangunan IKN juga melahirkan silent victims, seperti orangutan, bekantan, pesut, dan keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan, yang habitat dan eksistensinya terancam tapi mereka tak bisa bersuara.
Kebijakan ini, kata Fathur semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sendiri.
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk habitat flora dan fauna di sekitarnya, kian rentan dikorbankan untuk pembangunan oligarki.
“Kebijakan ini menjadi ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini,” tambah Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle.(*)
