Dugaan Perjanjian Dagang dengan AS : Wakil Ketua MUI Minta Pemerintah Kaji Ulang

TajukRakyat.com,Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, menyampaikan kritik keras terhadap dugaan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang dinilai berpotensi merugikan kedaulatan negara.

Menurutnya, pemerintah perlu bersikap hati-hati dan terbuka kepada publik terkait isi serta dampak kesepakatan tersebut terhadap ekonomi nasional, perlindungan konsumen, hingga aspek keagamaan.

Perjanjian atau Penjajahan

“Ya Allah... Ini perjanjian atau penjajahan ya? Ko' jebol semua aturan dan bebas dagang di Indonesia. Amrik jadi bebas mengelola semua kekayaan Indonesia. Ini melanggar konstitusi dan hak asasi kita. Sertifikat halal tak lagi peduli, data pribadi bisa diberikan,” ujar Cholil Nafis lewat postingan di akun instagram miliknya.

Ia menilai, apabila benar terdapat klausul yang membuka akses luas terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pelonggaran regulasi dalam negeri, maka hal tersebut harus dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan konstitusi serta kepentingan nasional.

“Saya minta pemerintah mengkaji ulang perjanjian yang merusak kedaulatan negara dan merugikan ekonomi bangsa,” tegasnya.

Selain meminta evaluasi menyeluruh, Cholil juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap produk dalam negeri sebagai bentuk perlindungan terhadap ekonomi nasional.

Rakyat Peduli dengan Ekonomi Dalam Negeri

“Saya minta rakyat mau peduli dengan ekonomi dalam negeri dengan tidak mau membeli barang-barang AS yang tak bersertifikat halal, bahkan semua produk impornya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa isu sertifikasi halal dan perlindungan data pribadi merupakan dua aspek penting yang tidak boleh dikompromikan dalam kerja sama internasional.

Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan setiap perjanjian tetap sejalan dengan regulasi nasional serta nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.(*)