Pemerintah RI Didesak Keluar dari BoP dan Batalkan Perjanjian Dagang dengan AS

TajukRakyat.com,Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH Medan) mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) dan membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Desakan itu disampaikan Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, dalam keterangan pers di Medan, yang dikutip Kamis (5/3/2026).

BoP Bertentangan dengan Konstitusi

Irvan menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Menurutnya, sikap tersebut bukan didasari sentimen politik, melainkan kewajiban konstitusional Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan anti-penjajahan.

“Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini adalah norma fundamental yang menjadi landasan seluruh kebijakan nasional, termasuk kebijakan luar negeri,” ujar Irvan.

Ia juga menyinggung Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, serta Pasal 11 UUD 1945 yang mensyaratkan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar.

Amerika Terlibat Berbagai Konflik

Irvan menyebut BoP didirikan dan dipimpin oleh Amerika Serikat yang saat ini dinilai terlibat dalam berbagai konflik bersenjata di Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap Israel dalam konflik dengan Palestina dan Iran.

Serangan lintas batas tanpa mandat tegas Dewan Keamanan melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik suatu negara.

“Prinsip non-intervensi dan larangan agresi merupakan norma jus cogens yang tidak dapat dikesampingkan. Indonesia tidak boleh terlibat atau memberi dukungan dalam bentuk apa pun terhadap pelanggaran hukum internasional,” tegasnya.

LBH Medan juga menilai perjanjian dagang ART berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural terhadap pasar Amerika Serikat.

Irvan menyoroti kemungkinan adanya klausul pembatasan kebijakan industri nasional serta ketentuan kuota impor yang dinilai dapat melemahkan posisi tawar Indonesia.

“Jika perjanjian tersebut membatasi kebijakan industri nasional atau menekan Indonesia dalam posisi tidak setara, maka itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Kritik terhadap Rencana Diplomasi Presiden

LBH Medan turut mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan pendekatan diplomatik ke Teheran untuk mendamaikan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

Irvan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif apabila Indonesia tetap berada dalam keanggotaan BoP.

“Netralitas dalam konteks pelanggaran hukum internasional bukanlah kebijaksanaan, melainkan pembiaran. Indonesia harus bersikap tegas mengecam agresi militer dan praktik imperialisme modern,” ujarnya.

Selain mendesak Presiden untuk keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian dagang dengan AS, LBH Medan juga meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat konstitusi.

Irvan menegaskan, langkah tegas diperlukan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai negara non-blok yang menganut politik luar negeri bebas aktif.

“Kami mendesak Presiden segera keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian dagang dengan AS yang berpotensi merugikan bangsa Indonesia. DPR RI juga harus memastikan kebijakan luar negeri dan perjanjian internasional berjalan sesuai konstitusi,” tutupnya.(*)