Pernyataan Kapolri Pilih Jadi Petani Picu Amarah Gatot Nurmantyo : Tidak Beretika

TajukRakyat.com,Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik tajam dan bernada keras terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Gatot menilai pernyataan Kapolri bukan sekadar sikap pribadi, melainkan sinyal politik yang berpotensi menekan Presiden dan mencoreng marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurut Gatot, pernyataan Kapolri memuat pesan tersirat yang sangat jelas: Presiden diminta untuk tidak menyentuh atau mengubah struktur Polri.

Bentuk Tekanan Simbolik Yang Tidak Pantas

Sikap tersebut, kata Gatot, merupakan bentuk tekanan simbolik yang tidak pantas datang dari seorang pimpinan lembaga penegak hukum.

“Pesan implisitnya jelas kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik terhadap Presiden,” ujar Gatot dalam keterangannya, Senin (2/2/26).

Gatot menegaskan, kritik itu disampaikannya bukan tanpa dasar.

Ia mengingatkan bahwa dirinya dan Kapolri sama-sama berasal dari latar belakang militer dan pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer.

Dengan bekal nilai-nilai keprajuritan tersebut, seharusnya Kapolri memahami batas etika, kepantasan, dan disiplin kepemimpinan di ruang publik.

“Saya sampaikan ini sebagai sesama lulusan Akademi Militer. Sigit juga sama-sama pernah dididik dengan nilai-nilai itu,” katanya.

Kapolri Dituntut Bersikap Bijak dan Menahan Diri

Menurut Gatot, seorang Kapolri dituntut untuk bersikap bijak dan menahan diri dalam setiap pernyataan.

Namun yang terjadi, justru sebaliknya.

Ia menilai sikap Listyo Sigit dapat ditafsirkan sebagai pembangkangan yang berpotensi merusak wibawa dan kehormatan Polri sebagai institusi negara.

Nada Gatot semakin keras saat menyinggung persoalan etika.

Ia secara terbuka menyebut Kapolri telah melampaui batas kepantasan seorang pejabat negara.

“Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Listyo Sigit tidak beretika. Bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Kurang ajar ini namanya,” ucapnya dengan nada keras.

Sebagaimana diketahui, polemik ini mencuat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus.

Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 26 Januari 2026, Listyo menegaskan bahwa posisi ideal Polri tetap berada langsung di bawah Presiden demi fleksibilitas dan kecepatan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Indonesia yang luas.

Bahkan, Listyo secara terbuka menyatakan lebih memilih mundur dari jabatannya atau menjadi petani daripada memimpin Polri di bawah struktur kementerian.

“Kalaupun saya jadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya saat itu, yang disambut tepuk tangan sejumlah peserta rapat.

Ia juga mengaku pernah ditawari posisi Menteri Kepolisian melalui pesan WhatsApp, namun langsung menolaknya karena menilai skema tersebut justru akan melemahkan institusi Polri.

Listyo bahkan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden “sampai titik darah penghabisan”, dengan alasan Polri membutuhkan otonomi penuh tanpa hambatan birokrasi tambahan.(*)