TajukRakyat.com,Medan– Baru-baru ini viral mengenai kondisi jalan yang berlumpur menuju GOR Voli Indoor pelaksanaan PON 2024 di Sumut Sport Center, Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara.
Dalam video terlihat, sejumlah atlet voli perempuan melintasi kubangan lumpur yang digenangi air.
Tak ayal, kondisi tersebut menjadi sasaran kritik warganet.
Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni mengatakan, bahwa GOR Voli Indoor tersebut memang belum selesai.
Dalam kontrak, penyelesainnya baru akan rampung pada bulan Desember 2024.
“Itu harusnya selesai sampai Desember. (Kemarin pembangunannya) kita mulai juli, dan itu belum siap, kemudian hujan,” kata Fatoni, saat diwawancarai wartawan di Santika Dyandra Hotel, Kota Medan, Rabu (11/9/2024).
Ia mengatakan, saat ini masalah tersebut sudah ditangani.
Fatoni menjelaskan, bahwa memang pihak penyelenggara dan panitia memiliki keterbatasan.
“Pasti lah ada kekurangan-kekurangan. Faktor kekurangan, keterbatasan ini selalu ada. Maka kami selalu menyiapkan antisipasi ada mitigasi,” terang Ketua PB PON Wilayah Sumut ini.
Ia mengatakan, bahwa tim dari Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaaan risk assesment terhadap seluruh venue yang ada di Sumut.
“Kesimpulannya di Sumatra Utara secara umum sudah siap semuanya, namun tentu harus ada yang kita lengkapi. Maka kami juga siapkan antisipasinya. Nah untuk venue-venue yang tidak bisa digunakan, tentu sudah kita siapkan pindahnya kemana,” kata Fatoni.
Dilain hal, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan hari ini pihaknya akan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk meminta pendampingan mengenai dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON di Sumatera Utara (Sumut).
“Hari ini kami proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON di daerah Sumut,” kata Dito kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).
Dito mengatakan pihaknya menerima laporan.
Dia mendengar adanya dugaan penyelewengan terkait PON.
“Setelah adanya laporan-laporan, kami mohon pendampingan Kejaksaan dan Bareskrim,” katanya.
Kemenpora kapasitasnya meminta pendampingan Kejagung dan Bareskrim Polri sebagai aparat penegak hukum. Kemenpora meminta adanya investigasi mengenai dugaan itu.
“Permohonan investigasi dugaan potensi penyelewengan, dan pendampingan,” jelas Dito.(**)
