TajukRakyat.com,- Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya kemungkinan soal pencucian uang lewat kripto.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Rabu (17/4/2024).
Jokowi bilang, penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif.
Terutama pada pola-pola baru yang menggunakan aset digital.
Ia berpesan Komite TPPU harus bekerja dua hingga tiga langkah lebih depan dari pelaku.
Ia juga berpesan untuk terus membangun kerja sama internasional dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam penegakan hukum, hingga pemanfaatan teknologi.
“Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu kita waspadai seperti crypto currency aset, aset virtual, NFT kemudian aktivitas loka pasar elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lainnya. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah,” kata Jokowi
Dari catatannya merujuk data Crypto Crime Report menunjukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar US$ 8,6 triliun di tahun 2022.
Sehingga menurutnya penegak hukum tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi.
“Ini setara dengan Rp 139 triliun, secara global. Bukan besar tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara baru,” kata Jokowi.
“Nah kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau ndak ya kita akan ketinggalan terus,” sambungnya.
Selain itu Jokowi juga berpesan agar terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme.
Menurutnya hal ini harus terus di waspadai.
“Selain TPPU kita harus terus waspada akan ancaman terorisme. ini juga terus kita monitor, harus kita cegah dan saya berharap ppatk beserta k/l terkait dpt terus tingkatkan sinergi dan inovasinya,” kata Jokowi.
Untuk diketahui dalam acara terlihat beberapa menteri dan kepala lembaga yang hadir.
Seperti Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Juga Panglima TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.(**)
