TajukRakyat.com,Sumut – Beredar video yang menampilkan aksi penjarahan di sebuah minimarket di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial.
Dilihat dari unggahan akun instagram agus.fadlii, tampak ramai masyarakat meringsek masuk ke dalam minimarket di pinggir jalan di Sibolga.
Masyarakat yang masuk terlihat menggasak sejumlah kebutuhan pokok seperti makanan, beras, makanan ringan dan lainnya.
“Penjarahan di Sibolga-Tapteng 29/11,” tulisnya di kolom caption, dilihat tajukrakyat.com dari FT News, Sabtu 29 November 2025.
Dalam unggahan selanjutnya pemilik akun menyampaikan kalau penjarahan ini terjadi karena inkompetensi pejabat dalam memitigasi risiko bencana alam.
Darurat Sibolga – Tapteng Penjarahan Dimulai
“Darurat Sibolga-Tapteng, penjarahan dimulai. Ini membuktikan negara kita tidak kekurangan pemimpin, tapi kelebihan pejabat yang inkompetensi dalam memitigasi risiko bencana alam
Stay alert, stay safe. Bencana kepimpinan,” tulisnya.
Postingan ini seketika mendapat tanggapan dari warganet di kolom komentar. Ada yang meminta agar masyarakat meminta bantuan ke luar negeri.
“Yuk rame-rame aja bikin tagar minta bantuan ke negara lain,” tulis warganet.
“Naik asam lambung orang menunggu bantuan,” kata warganet lainnya.
Diketahui, pemerintah pusat belum menetapkan banjir Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat dengan status darurat nasional.
Longsor dan Banjir Memutus Akses Darat
Padahal bencana longsor dan banjir yang terjadi banyak memutus akses darat yang strategis di provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar, ratusan orang meninggal serta menimbulkan ribuan pengungsi.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengaku heran dengan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menetapkan status darurat nasional atas bencana banjir Sumatera.
“Mengapa banjir bandang di Sumatera belum ditetapkan sebagai status tanggap darurat oleh negara?” tulisnya lewat cuitan di akun X miliknya seperti dilihat, Sabtu 29 November 2025.
Belum Ditetapkan Status Darurat Nasional
Jhon Sitorus lalu menuliskan apakah pemerintah takut mengeluarkan anggaran dengan belum menetapkan status darurat nasional.
“Apa karena kami bukan Jakarta, apa karena kami bukan Jawa? Apa karena negara takut mengeluarkan anggaran?” tulisnya.
Jhon Sitorus menyampaikan sudah seharusnya status Tanggap Bencana Nasional ditetapkan oleh negara, tetapi sampai sekarang hanya menerapkan darurat provinsi.
‘Padahal, segala logistik dan trauma healing akan lebih mudah terdistribusi jika darurat Nasional ditetapkan,” tukasnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto memaparkan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh dan Sumatra Barat dalam konferensi pers dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Jumat (28/11).
Dalam keterangannya, sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana ini.(*)