Catat! Segini Gaji Hakim dan Tunjangannya

TajukRakyat.com,- Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menaikkan gaji hakim sebesar 280 persen.

Jumlah tersebut berdasarkan pertimbangan untuk kesejahteraan hakim.

Prabowo bilang, dia sempat menerima laporan masih ada hakim yang kontrak.

Ia pun kemudian mengambil keputusan untuk menaikkan gaji hakim tahun 2025.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan,” kata Prabowo dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025) lalu.

Sementara itu, Ketua MA Sunarto menegaskan, Badan Pengawasan (Bawas) MA berkewajiban melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan hakim dan aparat pengadilan lainnya yang memiliki harta di luar kewajaran.

”Harapan saya, tidak ada lagi aparatur pengadilan yang memarkir mobil mewah (di pengadilan). Apakah itu diantar, apakah itu diparkir. Kami sudah bekerja sama dengan jejaring sosial, kejar kalau ada aparatur pengadilan yang membawa mobil mewah ke kantor, memamerkan mobil mewahnya. Diantar setiap hari dengan mobil mewah, telusuri sampai ke rumahnya. Dan, laporkan ke Badan Pengawasan,” kata Sunarto dalam acara Pembekalan Administrasi dan Teknis Yudisial bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama di Lingkungan Peradilan Umum Wilayah Jakarta, Jumat (23/5/2025), di Gedung MA, Jakarta.

Kebijakan pimpinan MA ini juga sudah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum.

Surat edaran itu ditujukan untuk pejabat di lingkungan peradilan umum, hakim, serta pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Selain itu, MA akan mengevaluasi harta para hakim tanpa harus menunggu adanya UU Perampasan Aset. MA sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah mengizinkan Bawas MA untuk mengevaluasi isi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan oleh para hakim dan pejabat pengadilan.

Apabila ditemukan ada harta atau aset seperti rumah yang tidak dilaporkan, Bawas dan aparat penegak hukum dipersilakan untuk mengusut. ”Kalau memang hartanya tidak sepadan setelah dianalisis dengan pendapatannya, Badan Pengawas berkewajiban untuk melaporkan ke penegak hukum,” tegas Sunarto.

Profil hakim tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan promosi dan mutasi. Kini, menurut pria asal Sumenep, Jawa Timur, tersebut, para hakim yang tidak berintegritas tidak usah bermimpi untuk mendapatkan promosi meskipun memiliki kapabilitas yang mumpuni.

”Itu namanya mimpi di siang bolong,” tegasnya sembari menyatakan bahwa MA sudah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang dibutuhkan untuk profiling hakim.

Gaji Hakim Indonesia

Golongan III

Masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar Rp 2.785.700 hingga Rp 3.154.400
Masa kerja 1-2 tahun sebesar Rp 2.873.500 hingga Rp 3.253.700
Masa kerja 3-4 tahun sebesar Rp 2.964.400 hingga Rp 3.356.200
Masa kerja 5-6 tahun sebesar Rp 3.057.300 hingga Rp 3.461.900
Masa kerja 7-8 tahun sebesar Rp 3.153.600 hingga Rp 3.571.000
Masa kerja 9-10 tahun sebesar Rp 3.252.900 hingga Rp 3.683.400
Masa kerja 11-12 tahun sebesar Rp 3.355.400 hingga Rp 3.799.400
Masa kerja 13-14 tahun sebesar Rp 3.461.100 hingga Rp 3.919.100
Masa kerja 15-16 tahun sebesar Rp 3.570.100 hingga Rp 4.042.500
Masa kerja 17-18 tahun sebesar Rp 3.682.500 hingga Rp 4.169.900
Masa kerja 19-20 tahun sebesar Rp 3.789.500 hingga Rp 4.301.200
Masa kerja 21-22 tahun sebesar Rp 3.918.100 hingga Rp 4.301.200
Masa kerja 23-24 tahun sebesar Rp 4.041.500 hingga Rp 4.576.400
Masa kerja 25-26 tahun sebesar Rp 4.168.800 hingga Rp 4.720.500
Masa kerja 27-28 tahun sebesar Rp 4.300.100 hingga Rp 4.720.500
Masa kerja 29-30 tahun sebesar Rp 4.435.500 hingga Rp 5.022.500
Masa kerja 31-32 tahun sebesar Rp 4.575.200 hingga Rp 5.180.700.

Golongan IV

Masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar Rp 3.287.800 hingga Rp 3.880.400
Masa kerja 1-2 tahun sebesar Rp 3.391.400 hingga Rp 4.002.700
Masa kerja 3-4 tahun sebesar Rp 3.498.200 hingga Rp 4.128.700
Masa kerja 5-6 tahun sebesar Rp 3.608.400 hingga Rp 4.258.700
Masa kerja 7-8 tahun sebesar Rp 3.722.000 hingga Rp 4.392.900
Masa kerja 9-10 tahun sebesar Rp 3.839.200 hingga 4.531.200
Masa kerja 11-12 tahun sebesar Rp 3.960.200 hingga Rp 4.673.900
Masa kerja 13-14 tahun sebesar Rp 4.089.900 hingga Rp 4.821.100
Masa kerja 15-16 tahun sebesar Rp 4.213.500 hingga Rp 4.973.000
Masa kerja 17-18 tahun sebesar Rp 4.346.200 hingga Rp 5.129.600
Masa kerja 19-20 tahun sebesar Rp 4.483.100 hingga Rp 5.291.200
Masa kerja 21-22 tahun sebesar Rp 4.624.300 hingga Rp 5.457.800
Masa kerja 23-24 tahun sebesar Rp 4.770.000 hingga Rp 5.629.700
Masa kerja 25-26 tahun sebesar Rp 4.920.200 hingga Rp 5.807.000
Masa kerja 27-28 tahun sebesar Rp 5.075.200 hingga Rp 5.989.900
Masa kerja 29-30 tahun sebesar Rp 5.235.000 hingga Rp 6.178.600
Masa kerja 31-32 tahun sebesar Rp 5.399.900 hingga Rp 6.373.200.

Contoh perbandingan gaji hakim setelah naik

Kenaikan gaji hakim sebesar 280 persen menunjukkan bahwa hakim akan menerima gaji 2,8 kali lipat lebih besar dari gaji pokok saat ini.

Dikutip dari Kompas.com, gaji hakim golongan III a dengan masa kerja kurang dari 1 tahun saat ini menerima gaji pokok Rp 2.785.700 per bulan.

Jika besaran gaji itu naik menjadi 280 persen, maka hakim golongan IIIa setidaknya akan menerima kenaikan gaji hingga Rp 7.799.960.

Lalu, untuk gaji hakim golongan IVe dengan masa kerja 32 tahun, yakni hakim dengan gaji tertinggi, saat ini menerima gaji pokok Rp 6.373.200 per bulan.

Apabila kenaikan gaji tersebut mencapai 280 persen, gaji hakim golongan IVe menjadi Rp 17.844.960 per bulan.

Tunjangan gaji hakim

Selain menerima gaji pokok per bulan, hakim di Indonesia juga berhak menerima tunjangan sebagaimana diatur dalam PP 44/2024.

Berikut perincian tunjangan gaji hakim 2025:

Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama), Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiti)

Ketua/kepala: Rp 56.500.000 Wakil ketua/wakil kepala: Rp 51.300.000
Hakim utama/mayjen/laksda/marsda TNI: Rp 46.800.000 Hakim utama muda/brigjen/laksma/marsma TNI: Rp 43.700.000
Hakim madya utama/kolonel: Rp 40.900.000 Hakim madya muda/letnan kolonel: Rp 38.200.000.

Hakim tingkat pertama pada pengadilan khusus IA (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA sebagai asisten koordinator): Ketua/kepala: Rp 37.900.000

Wakil ketua/wakil kepala: Rp 34.400.000
Hakim utama: Rp 33.700.000
Hakim utama muda: Rp 31.500.000
Hakim madya utama/kolonel: Rp 29.500.000
Hakim madya muda/letnan kolonel: Rp 27.500.000
Hakim madya pratama/mayor: Rp 25.700.000
Hakim pratama utama: Rp 24.000.000
Hakim pratama madya/kapten: Rp 22.500.000
Hakim pratama muda: Rp 20.900.000 Hakim pratama: Rp 19.600.000.

Hakim tingkat pertama pada pengadilan kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA) dan Dilmil tipe A: