TajukRakyat.com,Medan – Massa dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan, Sumatera Utara, menilai Wali Kota Medan, Bobby Nasution, gagal dalam memimpin Kota Medan.
Menurut mereka, Bobby sosok yang lambat dan lebih banyak bicara ketimbang menjalankan program kerjanya.
Kata massa GMNI saat berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (22/8/2204).
Mereka menggelar aksi dari pukul 13.15 WIB, hingga 15.00 WIB. Namun, Bobby tidak kunjung menemui mereka.
Perwakilan ASN dari Pemkot Medan, Aldo Heryuandifa, kemudian datang dan meminta perwakilan pengunjuk rasa masuk ke kantor Wali Kota Medan untuk mediasi, tapi massa menolak.
“Kalau bicara mediasi, kami tidak ada titik kompromi lagi sama beliau. Kita tegas mengonfrontasi, kita menjunjung asas egaliter. Kami menolak feodalisme, ke dalam harus ikut semua kami,” tandas Ketua GMNI Medan, Surya Dermawan Nasution seperti yang dikutip tajukrakyat.com dari kompas.com, Jumat (23/8/24).
Pengunjuk rasa lalu menitipkan dua ekor bebek kepada Aldo agar diserahkan ke Bobby.
Awalnya Aldo terlihat tidak mau menerimanya. “Jijik kali Abang megang ini, tolong terima ini dari rakyat ini,” ujar salah seorang pengunjuk rasa ke Aldo.
Setelah didesak, Aldo akhirnya menerima dua bebek itu. Bebek tersebut kemudian dibawa ke dalam kantor Wali Kota Medan
Surya lalu menjelaskan alasan mereka memberikan Bobby dua ekor bebek.
“Karena bebek itu filosofi kepemimpinan Bobby yang lambat kerjanya, banyak cakapnya, sama seperti bebek. Jadi bebek itu kita hadiahkan untuk Wali Kota Medan Bobby Nasution dan juga ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kota Medan Kahiyang Ayu,” ujarnya usai berunjuk rasa.
Surya lalu merincikan beberapa program Bobby yang dianggap GMNI gagal, salah satunya proyek lampu pocong.
Kata dia, meskipun kontraktor mengembalikan uang pengerjaan senilai Rp 21 miliar, tapi hal itu tidak mengurangi unsur kerugian, begitu juga dengan pidananya.
“Gagalnya proyek lampu pocong ini juga semata-mata tidak bisa dianggap hanya kesalahan pihak rekanan (swasta). Pemkot Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut,” katanya.
“Terlebih menurut kajian kami, ada unsur lemahnya pengawasan dan dugaan persaingan usaha yang tidak sehat karena masing-masing paket pekerjaan hanya satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran,” tambahnya.
Surya mengatakan, Bobby juga dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dan banjir di Kota Medan.
Kebijakan parkir berlangganan yang diterapkannya juga kerap menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat
“Kami menilai kebijakan parkir tersebut sangat prematur, karena tidak memikirkan dampak negatifnya. Bahkan bagi kami Pemkot Medan terkesan ingin meraih uang ‘cepat’ dari masyarakat,” ungkapnya.
Surya juga menyinggung soal nama Bobby dan Kahiyang yang dikaitkan dengan istilah Blok Medan.
Istilah itu muncul saat sidang kasus korupsi perizinan tambang mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.
Kami mendesak Bobby Nasution mengklarifikasi secara jelas terkait isu Blok Medan.
“Kami juga mendesak KPK Periksa Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu terkait isu Blok Medan,” ujarnya.(*)
