TajukRakyat.com,- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan puasa 1 Ramadhan 1445 Hijriah.
Sidang isbat akan digelar hari ini, Minggu (10/3/2024) di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat.
Adapun keputusan sidang isbat akan diambil mengacu hasil pantauan atau rukyatul hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan sidang isbat akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring.
“Sidang isbat ini merupakan layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” ucap Kamaruddin dalam keterangannya, dikutip TajukRakyat.com dari Kompas.com.
Nantinya, sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, serta dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, dan duta besar negara sahabat.
Sidang isbat itu juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan undangan lain.
Kemenag turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi VIII RPR RI untuk hadir pada sidang isbat tersebut.
Melalui sidang isbat ini, maka pemerintah akan menetapkan pada hari apa 1 Ramadhan 2024 akan jatuh.
Tahapan sidang isbat
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib mengungkapkan, setidaknya ada tiga tahap dalam sidang isbat penentuan awal bulan puasa tahun ini, yakni pemaparan posisi hilal, sidang isbat penetapan, dan konferensi pers.
Nantinya, pemaparan posisi hilal dilakukan mulai pukul 17.00 WIB berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi) oleh Tim Hisab dan Rukyat Kemenag.
Adib menyampaikan, sesi ini terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Bimas Islam Kemenag.
Selanjutnya, Kemenag akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadhan 1445 H secara tertutup selepas shalat maghrib.
Selain data hisab yang akan dipaparkan, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal (konfirmasi).
“Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag,” tandas Adib.
Awal puasa pemerintah dan Muhammadiyah mungkin berbeda
Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengatakan, potensi perbedaan penetapan 1 Ramadhan kemungkinan akan terjadi.
Sebab itu, dia mengimbau agar seluruh Umat Islam bisa menjaga toleransi dan persaudaraan jika terjadi perbedaan.
“Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi,” sebut Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Potensi perbedaan itu bisa terjadi karena Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan bertepatan 11 Maret 2024.
Namun, ada juga sebagian jemaah umat Islam lainnya yang akan mulai puasa pada 10 Maret 2024.
Imbauan tersebut dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama lewat Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama hingga tingkat kecamatan.
Edaran juga disampaikan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid.
Begitu juga untuk pengurus Majelis Dai Kebangsaan, pengurus dan pengelola masjid/musala, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat muslim di Indonesia.
“Umat Islam agar melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi,” tandas Yaqut.
Muhammadiyah kritik sidang isbat
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menyarankan agar Kemenag tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriyah.
Sebab, menurut Abdul, pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriyah bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat.
Sedangkan dari perhitungan astronomi, sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS.
“Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 3 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadan (10 Maret), posisi hilal di bawah 1 derajat,” katanya kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (8/3/2024).
Ia juga mengatakan, sidang isbat penentuan hari raya Idul Fitri juga tak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadhan 1445 H mencapai 6 derajat sehingga memenuhi kriteria MABIMS.
“Pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat,” imbuh Abdul.
Abdul Muti menilai, sidang isbat tak perlu digelar karena pergerakan bulan dan benda langit sudah bisa dihitung secara presisi di masa kini untuk menentukan waktu ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
Menggelar sidang isbat pada sesuatu yang sudah bisa dihitung sebelumnya kemungkinan bisa membuang anggaran.
“Dengan tidak diadakan isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja,” tandasnya.
Sidang isbat dinilai penting
Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi menjawab kritik dari Muhammadiyah yang menyebut sidang isbat sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
Ismail mengatakan, Kemenag siap mengeluarkan anggaran jika untuk kepentingan umat. Dia juga menilai sidang isbat sebagai kepentingan umat.
“Bagi saya kalau untuk kepentingan umat berapa pun kami siap berikan yang penting itu untuk kepentingan umat,” katanya saat ditemui di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Menurut Ismail, dalam sidang isbat akan terjadi forum silaturahmi yang bermanfaat untuk umat Islam.
Dalam forum itu juga akan ada penyediaan makanan untuk dikonsumsi bersama, sehingga sidang isbat bisa membangkitkan ekonomi umat.
“Istilahnya untuk membangkitkan ekonomi umat, terus juga setting panggung, setting apa, alhamdulillah ada pemasukan juga, dan anggaran enggak bakalan di luar yang semestinya,” tutur Ismail.
Meski demikian, Ismail tidak menjabarkan secara rinci anggaran yang digunakan Kemenag untuk sidang isbat tersebut.
Ismail juga menyinggung agar jangan ada ego sektoral dalam penetapan awal Ramadhan.
Karena metode yang digunakan untuk penentuan awal Ramadhan pada umumnya ada dua, yaitu hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau melihat kemunculan bulan saat magrib dengan mata secara langsung.
“Dan yang kita sadari kita enggak boleh ego, memang kita hisab, kan ada rukyat. Kita mengakomodir, tetangga harus hormat. Jadi saya berharap, untuk kepentingan umat tidak ada harganya, berapa pun anggarannya negara harus siap, jangan sampai dikorupsi,” ujarnya.(**)
