TajukRakyat.com,Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons adanya permintaan dari Istana untuk menarik semua kader partai banteng di kabinet Presiden Joko Widodo.
Permintaan itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie
Wakil Dewan Pembina PSI itu menuding PDIP terus-menerus menyerang dan memfitnah Jokowi.
Menanggapi itu, Hasto mengatakan bahwa seorang presiden semestinya siap untuk dikritik, terlebih lagi saat kebijakan yang dibuat kepala negara itu tidak benar.
“Loh, kami kan mengkritik. Ketika arah demokrasi mau diselewengkan, ketika hukum dijadikan alat menekan,” kata Hasto Kristiyanto ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Seperti dikutip dari tempo,co Hasto mengatakan, bahwa partainya tidak bakal diam ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak pro rakyat.
Hasto menyinggung soal nilai tukar bagi petani yang hanya 101 persen hingga kasus dugaan pemilu dimanipulasi.
“Masa kami diamkan. Demokrasi memerlukan kritik,” ujarnya.
Terlebih lagi, kata Hasto, Republik Indonesia dibangun lewat ide-ide besar hingga bisa merdeka bersuara.
Menurut dia, seseorang yang melupakan ide gagasan bangsa itu berlindung di balik jabatan karena takut kehilangan jabatannya.
“Proklamasi hari ini mengingatkan kita akan keberanian itu, keberanian para pemuda Indonesia untuk tidak takut, tapi berani menyuarakan kebenaran,” ucapnya.
Isu perombakan Kabinet Indonesia Maju di dua bulan terakhir kepemimpinan Jokowi mencuat belakangan ini.
Jokowi disebut bakal melakukan reshuffle kabinet menteri dalam waktu dekat.
Di antara menteri yang bakal terkena reshuffle adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.(*)
