TajukRakyat.com,- Perundingan damai di jalur Gaza, Palestina sempat menunjukkan perkembangan positif usai pertemuan delegasi negara-negara besar di Mesir.
Dalam pertemuan itu, Hamas dan sejumlah faksi Palestina menyatakan persetujuan awal terhadap usulan Mesir terkait pembentukan komite administratif yang akan memimpin Jalur Gaza.
Rencana tersebut merupakan bagian dari visi pascaperang yang disusun Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat.
Komite itu nantinya akan beranggotakan tokoh-tokoh profesional yang tetap berada di Gaza selama konflik berlangsung.
Menurut anggota biro politik Hamas, Hussam Badran, pembahasan tersebut mencakup pelucutan senjata, penarikan pasukan Israel, serta pembentukan Dewan Perdamaian sementara.
Namun, Israel menolak melanjutkan perundingan sebelum Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera yang tersisa.
Sampai saat ini, Hamas telah menyerahkan 16 dari 28 jenazah sandera.
Kembali Memanas
Wacana perdamaian di jalur Gaza kembali menanas ulah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio.
Dalam keterangannya pada Jumat, 24 Oktober, Marco mengatakan bahwa Badan PBB Bantuan untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) adalah ‘antek’ Hamas.
Pernyataan Menlu AS ini muncul hanya dua hari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Rabu (22/10/2025) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban untuk memfasilitasi operasi bantuan PBB, termasuk UNRWA.
“UNRWA tidak akan memainkan peran apa pun di sana. UNRWA sudah menjadi bawahan Hamas,” kata Menlu Rubio kepada wartawan di Israel.
Dikutip dari Antara, Sabtu, 25 Oktober 2025, Rubio menambahkan bahwa sekitar 8-12 kelompok terlibat dalam upaya penyaluran bantuan di lapangan, termasuk organisasi Samaritan’s Purse.
Ia menegaskan bahwa PBB selalu hadir di Gaza dan AS siap bekerja sama dengan badan dunia itu jika koordinasinya berjalan efektif.
Rabu lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel berkewajiban memfasilitasi operasi bantuan PBB, termasuk UNRWA.
ICJ menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 105 Piagam PBB, Israel harus memastikan penghormatan penuh terhadap hak istimewa dan imunitas yang diberikan kepada PBB, termasuk badan, entitas, dan pejabat mereka di Palestina.
Meski Israel pernah menuding UNRWA telah disusupi, hakim ICJ Yuji Iwasawa menyatakan Israel belum memberikan bukti bahwa sejumlah besar staf UNRWA adalah anggota Hamas atau organisasi esktremis lainnya.
PBB juga menolak tudingan apa pun yang mengaitkan UNRWA dengan Hamas, kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq pada Jumat kemarin.
Apa Itu UNRWA
UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, yaitu Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.
Lembaga ini didirikan pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina yang terlantar akibat perang tahun 1948 yang menandai berdirinya negara Israel.
UNRWA memberikan berbagai layanan penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan sosial, serta distribusi bantuan makanan kepada pengungsi Palestina.
Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina memenuhi syarat untuk menerima layanan dari UNRWA, yang beroperasi di wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. UNRWA adalah badan kemanusiaan utama yang berfokus pada pengungsi Palestina dan berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan empat generasi pengungsi tersebut.(**)