TajukRakyat.com,- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bilang kementerian perlu diperbanyak sesuai kebutuhan.
Menteri Perdagangan (Mendag) ini menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan banyak masalah sehingga sah-sah saja apabila jumlah kementerian ditambah.
“Itu haknya presiden terpilih ya. Tapi negara Indonesia yang besar, ya, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada, kalau perlu diperbanyak. Ditambah nomenklatur. Saya kira itu juga bagus,” ujar Zulhas saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam, dikutip TajukRakyat.com dari Kompas.
Zulhas mengingatkan, saat ini dunia telah berkembang dengan segala permasalahannya sehingga perlu ada kementerian yang menangani masalah-masalah baru itu.
Ia mencontohkan, masalah perubahan iklim kini menjadi perhatian anak muda sehingga perlu ada kementerian yang menangani isu tersebut.
“Keadaan terus berkembang. Jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus,” kata Zulhas.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menggulirkan wacana untuk menambah jumlah kementerian di pemerintahan mereka kelak, dari yang tadinya berjumlah 34 menjadi lebih dari 40.
Gibran mengakui wacana itu sedang terus dibahas dan belum menjadi sebuah keputusan.
“Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024).
Gibran mengatakan, salah satu kementerian yang disiapkan untuk dibentuk adalah kementerian yang akan menangani program makan siang gratis.
Menurut dia, program makan siang gratis mesti ditangani oleh satu kementerian khusus karena pelaksanaan program tersebut cukup kompleks.
“Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas. Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah,” kata Gibran.
“Tapi, tunggu dulu ya. Ini belum pasti kok masalah kementeriannya. Ditunggu saja dulu,” ujar putra sulung Presiden Joko Widodo itu.
Namun, wacana ini menuai kritik dari beberapa pihak karena dianggap kental nuansa politis untuk bagi-bagi jabatan serta dapat memboroskan anggaran negara.(**)
