TajukRakyat.com,Medan – Komunitas Bikers FKPPI Korsa Sumut menegaskan bahwa tindakan Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan sudah benar dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk membubarkan aksi tawuran di Tol Belmera pada, Minggu (4/5/25) lalu.
Penegasan itu disampaikan Ketua Bikers FKPPI Korsa Sumut, Herman Marpaung didampingi Sekretatis, Fitra Sirait dan Bendahara, Kanti saat diwawancarai di Medan, Rabu (7/5/25).
Disampaikan Herman, Bikers FKPPI Korsa sangat mendukung pembubaran tawuran itu.
“Aksi tawuran di Belawan sangat sering terjadi dan sudah mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maupun pengendara yang melintas di lokasi. Kami mendukung aparat Kepolisian, TNI dan pihak-pihak terkait agar tidak takut kepada preman, ormas apapun serta para pelaku tawuran yang meresahkan. Pada intinya apa yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan melakukan tindakan tegas sudah sesuai SOP,” katanya.
Diungkapkan Herman, dia menilai aksi tawuran di wilayah Belawan sudah masuk kategori kronis.
Sebab, hampir setiap malam terjadi tawuran dan sepertinya tidak ada habisnya dan terkesan ada yang mengomandoi.
“Aksi tawuran itu sering juga memakan korban jiwa. Itu menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk keluar rumah karena khawatir akan menjadi sasaran atau menjadi korban berikutnya,” bebernya.
Kondisi seperti ini sebut Herman, membutuhkan tindakan tegas dari Kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, serta memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran.
“Personel Polres Belawan telah berkali-kali mengimbau dan mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Tidak jarang juga Kapolres turun langsung ke lapangan untuk mengayomi masyarakat dengan memberikan imbauan dan ajakan agar menjaga kondusifitas daerah. Inilah yang kami harapkan,” ucapnya.
Ditambahkan Ketua Bikers, terkait Kapolres Belawan dinonaktifkan untuk sementara dari jabatannya akibat dari peristiwa tawuran tersebut, dia berharap Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto bisa kembali mempertimbangkannya.
“Kita tidak bermaksud untuk mencampuri internal institusi. Kami selaku masyarakat bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kita berharap agar Kapolres Belawan tidak dinon-aktifkan karena masih banyak solusi,” harapnya
Masih kata Herman, selama ini, AKBP Oloan Siahaan bergaul dengan masyarakat dan turun langsung ke lapangan untuk memantau wilayahnya.
Diharapkan Kapolda Sumut mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan Kapolres selama menjabat.
Pasca Kapolres dinon-aktifkan, justru wilayah Belawan merasa merdeka. Nyatanya pada, Selasa (6/5/2025) telah terjadi lagi tawuran antar dua kelompok.
Mirisnya lagi seorang Kapolsek di Belawan terlukan parah di bagian wajah akibat dilempari batu saat berusaha melerai kedua kelompok.
“Kami berharap ada solusi terbaik untuk menangani hal ini,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua PD II KB FKPPI Sumut Bidang Badan Bela Negara (BBN) yang juga pendiri Bikers FKPPI Korsa Sumut, Hanafi Maksum SH juga sangat mendukung Polisi tindak tegas pelaku tawuran.
Dia juga meminta Kapolri, Jendral Listio Sigit dan Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto tidak mengnonaktifkan Kapolres Belawan.
“Dukungan dari berbagai pihak atas tindakan tegas yang dilakukan Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan datang dari berbagai kalangan, diantaranya PD II KB FKPPI Sumut, Bikers FKPPI Korsa Sumut, PC 0202 KB FKPPI Kabupaten Deliserdang, Rayon KB FKPPI Kecamatan Percut Sei Tuan, Ibu-ibu Pengajian dan unsur komunitas di Sumut,” ungkapnya.
“Kami masyarakat Sumut sudah sangat resah dengan adanya aksi tawuran, pembegalan dan peredaran sabu. Kita mengharapkan kepada Kapolri dan Kapoldasu, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto tidak menonaktifkan/mencopot Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan. Pimpinan seperti inilah yang kami harapkan,” pungkasnya. (*)
