TajukRakyat.com, Medan – Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menggelar aksi damai meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan juga menyatakan menolak kriminalisasi dan politisasi hukum serta keterlibatan birokrasi/aparatur negara pada Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Aliansi masyarakat Sumut untuk Perubahan, Roni Al Hadi kepada wartawan, Selasa (30/5) di Medan.
“Sesuai hasil rapat, Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan akan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut pada Rabu (31/5) besok. Insha Allah, akan ada lebih seribuan masyarakat yang hadir dalam aksi damai itu,” kata Roni Al Hadi didampingi Kordinator Aksi, Sabar Limbong.
Roni menyampaikan bahwa aksi damai yang akan mereka lakukan ingin menyampaikan keprihatinan atas situasi politik yang terjadi saat ini.
Dikatakannya, adanya dugaan kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang Pemilu 2024 menjadi isu yang hangat dibicarakan di masyarakat. Selain itu, Roni juga menegaskan agar Presiden Jokowi tidak cawe-cawe di Pilpres 2024.
“Dengan segala hormat kami meminta Bapak Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Biarlah, proses demokrasi ini berjalan sesuai norma, partai politik bebas memberikan dukungannya pada bacapres yang sesuai dengan keinginan konstituen dan arus bawah. Sebagai presiden, Bapak Jokowi harus menjamin pelaksanaan Pilpres 2024 dengan baik, jujur dan adil. Itu harapan kami,” kata Roni lagi.
Aksi damai Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan akan dipusatkan di Gedung DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol, Medan dan melakukan longmarch ke Kantor Gubernur Sumut di Jl Diponegoro. Direncanakan kesenian Jawa, Reog dan Kuda Kepang akan memeriahkan aksi damai tersebut.
