Cipayung Plus Minta Polda Sumut Usut Tuntas Seleksi Penerimaan P3K Kabupaten/Kota

Massa aksi Cipayung Plus.(ist)
Massa aksi Cipayung Plus.(ist)

TajukRakyat.com,Medan – Kelompok Cipayung plus aksi demo di Poldasu, Kamis (1/2/24) kemarin.

Massa demo mendesak Polda Sumut mengusut tuntas seleksi penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang sarat KKN di sejumlah Kabupaten/kota di Sumut.

Kelompok Cipayung plus yang terdiri dari organisasi mahasiswa, KAMMI, PMMI Sumut, HIMMAH Sumut, PMI Sumut dan PMKRI Sumut.

Cipayung Plus yang dipimpin masing-masing ketua mendesak Poldasu mengusut seleksi PPK guru dan honorer di Kabupaten Mandailing Natal, Kab Batubara, Kab Labuhan Batu, Kab Langkat dan daerah lainnya.

Kordinator lapangan Wira Putra dan Koordinator aksi Agil secara bergantian mengunakan pengeras suara melakukan orasi dipintu 1 depan Poldasu.

Mereka mengatakan, dalam proses perekrutan PPPK guru dan honorer ditemukan kecurangan seperti yang terjadi di Kab Madina, Kab Labuhan Batu, Kab Batubara dan Kab Langkat.

Baca Juga:   Versi LTMPT, Ini Deretan SMA Paling Top di Sumut : 5 Besar Sekolah Swasta

“Kapolda harus menerima dan mendengarkan aspirasi kami dan segera mengusut tuntas kasus yang terjadi dan adanya praktik cawe – cawe agar Hukum tidak tumpul kebawah,” tegas massa aksi.

Mereka mengatakan, adanya tindakan pungli dan kutipan-kutipan terhadap calon maupun tenaga honorer guru yang di lakukan oleh pejabat tersebut.

Dengan sederet permainan yang terjadi, kata Kamaluddin Siregar selaku orator, Cipayung Plus meminta kepada Kapoldasu untuk memanggil dan memeriksa penanggung jawab rekrutmen PPPK yang ada di Kab. Mandailing Natal, Kab. Labuhan Batu, Kab Langkat dan Kab. Batu Bara.

“Kapolda Sumut harus mengusut tuntas dugaan kecurangan rekrutmen PPPK yang terjadi di kab. Mandailing Natal, kab. Labuhan Batu dan kab. Batubara,” tegasnya.

Tidak sampai disitu, mereka juga meminta tidak terjadi tebang pilih dalam melakukan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sehingga kecurangan yang diusut bukan sekedar yang viral di media sosial.

Baca Juga:   Data LHKPN : Ini Daftar Tiga Kepala Daerah Termiskin di Sumatera Utara

“Kami juga mendesak Kapolda Sumut mengusut seluruh rekrutmen PPPK yang ada di Sumatera Utara yang kami juga menduga terjadi praktik korupsi dan Nepotisme didalamnya,” pungkasnya.

Setelah membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya, perwakilan massa aksi diterima penyidik Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Mapolda Sumut AKP Rismanto Jaya Purba dan Panit 1 Zulkarnain Harahap.

“Kami dari Polda Sumut pasti akan serius menangani apa yang saudara-saudara tuntut. Sebagai bukti keseriusan kami saat ini tim kami sudah berada di Madina melakukan penyelidikan serta pulbaket,” kata AKP Rismanto Jaya.

Selain di Kab Madina, ujar AKP Rismanto Jaya Purba, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan di Kab Batubara, Labuhan Batu dan Kab Langkat.

Baca Juga:   11 Angkot Ugal-ugalan Bawa Pelajar SMA di Atas Atap, Langsung Ditindak Polisi

“Kami sudah menetapkan Kadis Madina Sebagai tersangka dan sudah melakukan gelar perkara menetapkan yang awal 1 orang dan saat ini sudah 6 orang yang menjadi tersangka dan di daerah lainnya juga akan kami tindak lanjuti,” terangnya.

Perwira ini mengapresiasi Cipayung Plus yang mengkawal kasus ini.

“Kami akan tetap melakukan penyelidikan, menelusuri, mencar dan menetapkan tersangka,” katanya.

Usai mendapat penjelasan dari penyidik Tipikor Ditreskrimsus, massa yang datang menggunakan kenderaan kembali dengan tertib.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *