TajukRakyat.com,Sepaku– Presiden RI, Joko Widodo menargetkan pada 17 Agustus 2024 mendatang bisa menggelar upcara perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Jokowi ketika mengunjungi kawasan kompleks perumahan menteri kawasan IKN, Sepaku, pada Kamis (23/2/2023).
“Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di IKN,” ujar Jokowi Kamis (23/2/2023).
Kawasan inti pusat pemerintahan kini mulai dalam tahap pembangunan.
Salah satu bagiannya yakni komplek hunian menteri.
Jokowi mengungkapkan akan ada 36 rumah menteri yang dibangun di kawasan IKN di Sepaku, Kalimantan Timur, dan ditargetkan selesai pada Juni 2024.
Saat ini, kata Presiden, perkembangan pembangunan kompleks perumahan menteri tersebut sudah berjalan sekitar 14 persen.
“Sekarang ini yang kita lihat adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 (rumah yang akan dibangun) di sini nanti. Bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai,” ungkap Jokowi.
Presiden menjelaskan, anggaran untuk pembangunan 36 rumah menteri sudah tuntas.
Sehingga, dia berharap target penyelesaian pembangunan bisa tercapai tepat waktu.
“Bismillah ini sudah dimulai dan sekali lagi kita akan Juni 2024 selesai,” tutur Jokowi. Sementara itu, untuk kepala lembaga negara atau instansi lainnya akan diberikan hunian dalam bentuk apartemen.
Jokowi menuturkan, pembangunan apartemen sendiri akan dimulai Juni 2023.
Adapun untuk membangun perumahan menteri, apartemen dan fasilitas lainnya di IKN, pemerintah melibatkan sebanyak 7.800 pekerja.
Sebanyak 34 persen pekerja merupakan warga lokal Kalimantan.
Wanti-wanti Soal Ganti Rugi
Dalam kunjungannya, Jokowi juga mewanti-wanti soal masalah ganti rugi lahan milik warga.
Selama ini, Jokowi kerap menerima keluhan dari masyarakat menyangkut ganti rugi lahan yang bakal dipakai untuk membangun IKN.
“Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang, bahwa jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujar Jokowi.
Oleh karenanya, Jokowi menegaskan ada sejumlah opsi yang akan diberikan kepada masyarakat.
Antara lain ganti untung dan relokasi dengan pemberian ganti lahan yang lain.
Dengan demikian, masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Baik ganti untung, atau juga relokasi diberikan lahan yang lain. Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, warga Desa Bumi Harapan di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Ronggo Warsito belum menerima nilai ganti rugi lahannya yang ditawarkan pemerintah melalui tim appraisal (penilai) sebesar Rp 180.000 per meter persegi.
Kebun sawit milik Ronggo seluas tiga hektar masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.
Tim penilai sudah melakukan pengukuran. Hanya, harga per meter yang ditawarkan diprotes Ronggo.
“Kalau harga segitu saya tidak mau jual. Saya protes harganya belum sepakat,” ungkap Ronggo.
Ronggo baru akan melepas lahannya jika dihargai Rp 2-3 juta per meter persegi.
Tawaran ini, kata Ronggo, mengikuti harga lonjakan tanah di sekitaran IKN dan arahan Presiden Joko Widodo bahwa lahan warga harus diganti untung.
Ronggo mengatakan harga yang diberikan tim penilai terlalu kecil.
Tak sebanding dengan lonjakan harga tanah di sekitaran IKN berkisar Rp Rp 2-3 juta per meter persegi.
“Terlalu rendah (harga). Masalahnya kita rugi dari situ. Kita beli lagi (lahan) engga dapat. Makanya Pak Presiden bilang ganti untung, bukan ganti rugi,” ucap Ronggo.
Sepengetahuan Ronggo, sebanyak 170 warga pemilik lahan masuk KIPP IKN sebagian besar masih menolak harga ganti rugi.
Baru sekitar 32 warga yang sudah setuju harga dan telah menerima uang ganti rugi.
“Kisaran harga yang ditawarkan berbeda sesuai legalitas tanah. Yang bersertifikat harga tertinggi Rp 225.0000 permeter. Sementara, yang segel ada yang Rp 160.000 sampai Rp 180.000,” kata dia.
Harga itu membuat sebagian pemilik lahan masih menolak melepas lahannya.
Gelombang protes makin meluas.
Warga yang memiliki tanah di tepi jalan yang masuk KIPP IKN rata-rata protes harga ganti rugi yang diberikan tim penilai.(kompas.com)
